Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB membuka kembali peluang investasi proyek kereta gantung Rinjani dan Global Hub Lombok Utara yang sempat terhenti . Pemerintah daerah menegaskan tetap siap memfasilitasi investor dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepastian regulasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026 menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah menutup pintu bagi investor, sepanjang investasi tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
“Kalau investor ingin melanjutkan, silakan. Kami tetap welcome dan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.
Menurutnya, proyek kereta gantung Rinjani sejatinya memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam aspek pengawasan kawasan hutan. Ia menilai moda transportasi ini berpotensi membantu pemantauan kawasan konservasi dari udara.
“Kereta gantung ini menarik, bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga hutan. Dari atas itu bisa sekaligus memantau kawasan yang dilintasi,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh terkait dampak lingkungan. Keseimbangan ekosistem tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap investasi yang masuk.
“Persoalan utama ada pada izin lingkungan. Ini tidak cukup di level provinsi saja, tapi juga harus melalui kementerian terkait. Banyak investor yang belum memahami bahwa prosesnya panjang,” katanya.
Irnadi mengetahui, proyek inestasi kereta gantung Rinjani maupun Global Hub Lombok Utara sempat terhenti. Sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari perizinan lingkungan yang kompleks hingga gempa melanda Lombok pada 2018.
Selain itu, untuk proyek Global Hub di Lombok Utara, persoalan tumpang tindih zonasi lahan juga menjadi kendala. Sebagian wilayah yang direncanakan masuk dalam kawasan konservasi, sehingga membutuhkan penyesuaian regulasi yang tidak sederhana.
“Ini yang sedang kami komunikasikan dengan pemerintah pusat. Perubahan status kawasan itu butuh proses dan biaya besar,” tambahnya.
Meski sempat terhenti, pemerintah daerah Lombok Utara bersama tokoh masyarakat masih berharap proyek Global Hub dapat dilanjutkan. Irnadi menyebut, jika peluang kembali dibuka, minat investor diyakini akan muncul lagi.
“Saya pikir kalau dibuka lagi, pasti ada peminat (investor). Konsepnya juga sangat menjanjikan,” ujarnya.
Global Hub sendiri sebelumnya dirancang sebagai kawasan terpadu berbasis pelabuhan, pariwisata, dan pusat ekonomi baru di wilayah utara Lombok. Global Hub bahkan disebut-sebut sebagai Singapura Kedua jika bisa diwujudkan. Dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan dan pembangunan di Indonesia Timur.
Karena konsep Global Hub yang pernah dirancang di Lombok Utara sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi terpadu di berbagai negara, yang mengintegrasikan pelabuhan, logistik, pariwisata, dan pusat bisnis dalam satu kawasan.
Model seperti ini telah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Dubai dan Singapura, yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas global dan investasi asing.
Bagi NTB, Global Hub dinilai berpotensi menjadi pintu gerbang baru perdagangan dan pariwisata.
Dengan sikap terbuka ini, Pemprov NTB berharap proyek-proyek besar seperti kereta gantung Rinjani dan Global Hub dapat kembali digarap investor.(bul)
