Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersiap menerapkan pola empat hari kerja menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mengatur pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan segera menyusun langkah teknis pelaksanaannya.
“Kalau kebijakannya sudah keluar, tentu kita laksanakan. Kami akan segera sosialisasikan dan menyusun rencana tindak lanjutnya,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, Pemkot Mataram akan melakukan pembahasan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan WFH sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan normal seperti biasa. “Pelayanan publik harus tetap aktif dan berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Mataram juga tengah mengkaji kebijakan tambahan berupa penggunaan sepeda kayuh maupun sepeda listrik bagi pegawai saat berangkat ke kantor. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi geopolitik global yang berdampak pada sektor energi.
Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi pegawai, khususnya yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari tempat tinggal ke kantor.
“Nanti akan kita pikirkan alternatifnya bagi pegawai yang jaraknya jauh, sehingga tetap bisa menyesuaikan,” tambah Mohan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan pihaknya masih menunggu Surat Edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kita masih menunggu SE dari Mendagri dan MenPAN-RB. Namun, dengan adanya arahan dari pemerintah pusat, kita sudah mulai menyiapkan skema pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara umum kebijakan WFH akan diterapkan setiap hari Jumat. Namun, penerapannya tetap memperhatikan sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan yang harus tetap berjalan optimal.
“Walaupun ASN secara umum diatur, tetapi untuk layanan publik tetap harus berjalan. Ini yang sedang kita atur teknisnya,” jelasnya.
Menurut Alwan, pembahasan internal bersama pimpinan daerah dan OPD telah mulai dilakukan guna mempercepat implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah menargetkan penerapan WFH dapat dimulai pada pekan depan.
Ia menambahkan, secara struktural, ASN yang berpotensi mengikuti skema WFH meliputi pejabat eselon II, III, dan IV, termasuk camat dan lurah. Sementara untuk staf di tingkat kecamatan dan kelurahan masih akan dibahas lebih lanjut.
“Untuk staf masih kita kaji, apakah semuanya ikut WFH atau disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan,” katanya.
Dengan penerapan kebijakan ini, Pemkot Mataram berharap dapat meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi dinamika global. (pan)
