Giri Menang (suarantb.com) – Pemerinta Kabupaten Lombok Barat berupaya menempuh solusi terbaik menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberlakuan belanja pegawai 30 persen dari APBD tahun 2027. Salah satu opsi yang diupayakan adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menyelamatkan pegawai guna mengurangi belanja pegawai.
Dewan pun mengingatkan Pemkab Lombok Barat mengenai dampak kebijakan pemutusan kerja atau pemberhentian PPPK. Terutama menyangkut soal kemanusiaan. Untun itu kalangan Dewan mendorong dan mendukung langkah eksekutif untuk menggenjot PAD. Menurutnya, apabila PPPK ini diberhentikan maka akan menimbulkan kegaduhan di publik. “Kalau PPPK diganti ini akan ramai, kalau PPPK Paruh Waktu saya rasa tidak terlalu berdampak, karena alokasi (gaji) di belanja barang dan jasa, sedangkan PPPK di belanja pegawai,”kata Cawing sapaan akrab Politisi PAN ini.
Dengan kondisi ini menurut dia, PPPK Paruh Waktu justru relatif aman karena gajinya ada di belanja barang dan jasa. Menurutnya masalah ini berat kedepan, menyusul mandatori Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belanja pegawai maksimal 30 persen. Sementara, belanja pegawai Pemkab Lombok Barat dengan angka 34 persen. Sehingga kata dia, solusinya adalah PAD yang naik.
“Kalau tidak begitu, nanti apa yang dikurangi untuk menutupi. Kalau opsi yang paling berat itu merumahkan pegawai lagi, PPPK ini. Ini seperti kita di PHP kalau seperti itu. Orang sudah senang, bangga memiliki NIP, tiba-tiba dirumahkan. Ini juga persoalan kemanusiaan yang harus disikapi,”kata dia mengingatkan. Dalam menyikapi persoalan penting semacam ini tidak bisa main-main, tetapi harus serius dan sungguh-sungguh untuk menempuh opsi-opsi terbaik.
Disatu sisi tidak melanggar aturan, dan disisi lain belanja pegawai ini terpenuhi 30 persen tahun 2027. “Karena itu penting kepala OPD ini aktif, peduli ketika ada pembahasan penting,”tegasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Komisi II dari Fraksi PKS Hendri Suyana. Ia mendorong Pemkab Lobar mencari cara menggenjot PAD, agar terus meningkat, terutama pada bidang pariwisata. Dengan pendapatan PAD yang meningkat baik dari sektor pariwisata dan lainnya, kebutuhan belanja dari pemerintah daerah bisa terpenuhi. “Sehingga harapan kita tidak ada lagi pemutusan kerja PPPK maupun yang tenaga honor-honor. Itu harapan kami,”tegasnya.
Pihaknya mendorong eksekutif agar meningkatkan PAD, sebagai opsi untuk menyelamatkan pegawai, sehingga mereka tidak dirumahkan. Ia berharap agar PAD Lobar bisa terlampaui, seperti halnya capaian pada tahun 2025 kemarin. Dengan capaian PAD triwulan I yang melampaui target, ia pun optimis bisa tercapai tahun ini. Untuk itu,ia menyarankan kepada OPD agar memaksimalkan dan menggali potensi PAD ini, tidak saja di sektor pariwisata namun semua sektor. “Semua OPD harus serius menggarap sesuai sektor PAD ini”imbuhnya.
Sementara itu, Wabup Lombok Barat, Hj.Nurul Adha mengatakan bahwa memang ada mandatori dari pemerintah pusat yang mengharuskan belanja pegawai 30 persen di tahun 2027. Ia bersama Bupati dan TAPD pun sudah membahas opsi yang dilakukan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menaikkan PAD, untuk menutupi belanja pegawai tersebut. Target PAD tahun 2026 mencapai Rp610 miliar, naik dari Rp540 miliar. Sehingga diharapkan rasio belanja pegawai diharapkan bisa 30 persen dari APBD.
Strategi kedua, jika menaikkan PAD tak mampu terpenuhi, maka langkah yang harus ditempuh adalah pilihan terburuk atau terjelek.”Kalau ini (menaikkan PAD) tidak bisa tercapai maka solusi paling pahit, seperti yang disampaikan pak Munawir Haris, alternatif terburuk itu sudah kita siapkan”ujarnya. Pihaknya telah menyiapkan kemungkinan langkah terburuk tersebut.
Yang jelas kata Una sapaan akrab Wabup Lobar ini, persoalan ini secara nasional, bukan hanya di Lobar. Sehingga semua daerah pasti menyiapkan langkah terburuk juga. PPPK di Lobar sendiri gajinya dialokasikan di belanja pegawai, maka mau tidak mau dilakukan evaluasi besar-besaran. Kontrak kerja dari PPPK ini dievaluasi tiap tahun. Jika dari hasil evaluasi itu ada kelebihan di masing-masing OPD, maka alternatif terburuk itu dilakukan. “Ini alternatif terburuk ya, tapi tetap kita berupaya dan optimis untuk meningkatkan PAD,”pungkas.
Kendati diakui, kondisi berat ditengah situasi saat ini. Terlebih Bupati sendiri kata Wabup, tetap optimis dengan peningkatan PAD. Sehingga OPD penghasil PAD terus digenjot, dengan menyiapkan pelayanan melalui sistem aplikasi perpajakan supaya lebih cepat. Selain itu, menggenjot potensi-potensi PAD yang kurang optimal digarap tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, potensi parkir memiliki peluang besar untuk meningkat, karena ada hasil kajian dari tim ahli, potensinya besar tetapi belum optimal digarap. “Ini yang terus kami kembangkan,”ujarnya.
Untuk itu semua OPD penghasil PAD pun didukung penuh, baik dari anggaran dan sistem. “Mudahan-mudahan tercapai, sehingga aman Lombok Barat,”harap Ketua PKS Lobar ini. (her)
