Mataram (suarantb.com) –
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang tetap menunjukkan fondasi kuat. Apresiasi yang disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini setelah melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB tahun 2025.
Apresiasi ini disampaikan Sambirang Ahmadi pada akun media sosialnya yang dikutip Suara NTB, Jumat, 3 April 2026.
Mengutip LKPD yang disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal di Rapat Paripurna DPRD NTB, Sambirang menyebut aset di Bank NTB Syariah tumbuh menjadi Rp17,3 triliun. Begitu juga Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp14,05 triliun.
Selain itu, Giro melonjak hampir 100% dan laba mulai pulih di awal 2026. Meski demikian, Sambirang mengingatkan kendala maupun tantangan yang terjadi ke depan. Seperti gangguan teknis akibat serangan siber harus menjadi peringatan serius.
Karena itu, Ia mengingatkan ke depan keamanan IT dan cyber security harus jadi prioritas utama direksi baru. “Sudah waktunya dibentuk direktorat khusus IT security,” sarannya.
Tidak hanya itu, harapnya, sistem harus mampu mencegah, bukan hanya merespons. “Kepercayaan publik harus dijaga dengan sistem yang kuat dan transparan,” tambahnya.
Di sisi lain, bank juga perlu memperkuat pembiayaan produktif yang masih lemah, basis dana ritel (tabungan) yang menurun.“Saya optimis, dengan perbaikan tata kelola—khususnya di aspek digital dan risiko—Bank NTB Syariah bisa bangkit lebih kuat dan menjadi motor ekonomi daerah,” ujarnya.
Politisi asal Sumbawa ini juga mengapresiasi kinerja PT Jamkrida NTB Syariah tahun 2025 trennya semakin positif.Apalagi sudah menghasilkan laba bersih sebesar Rp 3,82 miliar dan dividen untuk Pemprov NTB Rp 1,89 miliar.
Selain itu, Return of Equity (ROE) mencapai 11,28% dan Return on Assets (ROA) 7,49% (melampaui target) serta Status kesehatan AA (Sangat Sehat). “Aset tumbuh signifikan +128%,” ujarnya.
Meski demikian, tambahnya, catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Seperti target penjaminan hanya tercapai 46,77%, likuiditas sangat tinggi (616%) masih bisa dioptimalkan lagi. “Jumlah nasabah terjamin justru menurun (13.491 → 12.117) dan efektivitas subrogasi masih lemah,” ungkapnya.
Meski perusahaan terus sehat dan untung, lanjutnya, dampak bagi ekonomi daerah dan UMKM harus semakin digenjot. Karena BUMD bukan hanya soal untung, tapi harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan daerah.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan di masa mendatang, perencanaan bisnis lebih maju tapi tetap realistis. Selain itu, ekspansi penjaminan lebih agresif dan perbaikan manajemen.
Sambirang juga mengapresiasi sudah mulai bangkitnya kinerja PT. Gerbang NTB Emas (GNE). “Dari rugi Rp3,24 miliar (2024) kini berbalik laba Rp278 juta (2025). Meski kecil, sudah mulai bisa setor dividen,” ujarnya.
Komisi III tambahnya, memberikan beberapa catatan terkait PT GNE. Pertama, pendapatan masih jauh dari harapan karena masih transisi bangkit, akibatnya laba sangat tipis (margin ±1,9%).
“Beban utang masih besar, yakin Rp21,9 miliar. Piutang menumpuk Rp8,6 miliar, dengan waktu penagihan hingga 218 hari. Artinya masih banyak uang belum kembali meski barang sudah terjual. Ini tantangan utama direksi ke depan,” tegasnya mengingatkan.
Dalam hal ini, Komisi III DPRD NTB mengharapkan utang GNE harus direstrukturisasi. Piutang harus dipercepat (<120 hari) dan bisnis harus kembali tumbuh. “Untuk sementara GNE sudah keluar dari fase kritis, tapi belum sepenuhnya sehat. Ini masih fase bertahan hidup, belum menjadi benar-benar produktif untuk daerah,” ungkapnya.
“Semoga direksi baru bisa membalikkan keadaan secepatnya. Risiko dan kontribusi PAD semakin meningkat,” tambahnya. (ham)
