Selong (Suara NTB ) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengakselerasi transformasi digital di sektor pendapatan daerah. Upaya modernisasi ini terbukti membuahkan hasil positif dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang melampaui target.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan, realisasi pendapatan daerah Lombok Timur tahun 2025 mencapai Rp3.436.587.013.159 atau 101,21 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang diterapkan. “Kami fokus pada pendataan dan pemutakhiran potensi pajak dan retribusi daerah, khususnya pada sumber-sumber penerimaan yang potensial seperti PBB-P2, PBJT atas makan minum, opsen PKB, dan opsen BBNKB,” ujarnya.
Pemkab Lotim menggencarkan tiga pilar utama modernisasi sistem pendapatan. Pertama, penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk pajak dan retribusi daerah. Kedua, integrasi sistem pendapatan dengan sistem pendukung lainnya. Ketiga, penguatan layanan digital perpajakan daerah untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
Inovasi teknologi juga menjadi sorotan dengan pengembangan aplikasi SIPDAH dan aplikasi PERIRI berbasis Android, serta integrasi QRIS dan kanal perbankan daerah.
“Sederhanakan prosedur pelayanan, percepat verifikasi kewajiban pajak, dan terapkan pengawasan berbasis risiko. Jalin kemitraan dengan BUMD, perbankan, dan penyedia layanan pembayaran digital untuk perluasan kanal pembayaran dan literasi perpajakan daerah,” tegas Edwin.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp556.622.568.590 atau 100,01 persen dari target, dengan kontribusi 16,20 persen terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi sumber utama dengan realisasi Rp2.895.026.538.489 atau 101,49 persen dari target, berkontribusi sebesar 83,01 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp26.682.958.014 atau 97,38 persen dari target.
Di sisi belanja, Pemkab Lotim menerapkan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial dikurangi. Dana yang dihemat dialokasikan ulang ke belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta penurunan stunting dan kemiskinan.
Belanja daerah tahun 2025 terealisasi sebesar 98,45 persen dari target, dengan dominasi belanja operasi mencapai Rp2,66 triliun (sekitar 77 persen) dan belanja modal sebesar Rp328,52 miliar (sekitar 9,5 persen).
Kinerja pembangunan Lotim juga tercermin dari capaian indikator makro. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 4,93 persen, melampaui target 4,60 persen. PDRB per kapita tercatat Rp19,643 juta atau 109,67 persen dari target. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 13,53 persen, masuk dalam rentang target.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35, melampaui target 71,48. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah melonjak signifikan menjadi 58,74 atau 117,48 persen dari target, dan Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,78 atau 115,81 persen dari target.
“Secara keseluruhan, capaian indikator makro tahun 2025 menunjukkan bahwa arah pembangunan Lombok Timur telah berjalan sesuai koridor RPJMD dengan hasil yang terukur dan akuntabel,” pungkas Wakil Bupati Edwin. (rus)
