Mataram (Suara NTB) – Rencana revitalisasi tiga pelabuhan di NTB dibatalkan. Meski sempat direncanakan mendapat sekitar Rp50 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2024 lalu untuk renovasi pelabuhan di tahun 2025, alokasi itu dibatalkan sebab adanya efisiensi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim mengatakan, karena tidak adanya anggaran untuk revitalisasi pelabuhan. Pihaknya mengubah strategi untuk memaksimalkan potensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing pelabuhan yang kini menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
Misalnya saja, Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok, awalnya Dislutkan NTB berencana untuk memperluas pelabuhan tersebut karena menyumbang PAD hingga setengah miliar lebih. Namun, karena adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, rencana berubah menjadi memaksimalkan pelayanan publik.
“Karena kondisi fiskal yang terbatas, kita ingin pelayanan publik itu maksimal. Misalnya, kalau ada gangguan pelayanan air bersih karena pompa rusak, tidak lagi menunggu dari APBD kan. Tapi kita dorong dia menggunakan BLUD,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
“Potensi layanan untuk diperluas dalam arti mempersempit efisiensi waktu, memperluas jangkauan pelayanan karena ruang yang lebih luas tersedia. Yang ketiga adalah tentu percepatan dari sisi mereka membongkar maut kan lebih tersedia kalau ada perluasan. Kalau tidak ada berarti akan lebih lama bongkar mautnya,” sambungnya.
Tidak hanya Pelabuhan Kayangan, dua pelabuhan lain yaitu Pelabuhan Sape di Bima dan Pelabuhan Tanjung Luar di Lotim. Saat ini, ketiga pelabuhan tersebut masih beroperasi. Pelabuhan Tanjung Luar menurutnya memang cukup ramai dengan aktivitas bongkar dari kapal-kapal nelayan. Namun sarana dan prasarananya masih kurang, misalnya terbatasnya tempat penyimpanan ikan, terbatasnya produksi es, dan beberapa sarana vital lainnya.
Namun, karena telah adanya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), semua kebutuhan nelayan seperti penyimpanan ikan dan produksi es sudah tersedia. Untuk itu, kondisi pelabuhan saat ini dinilai cukup baik.
Selain memaksimalkan pelayanan, saat ini Dislutkan NTB juga mendorong kapal penangkap Ikan Cakalang di Labuhan Lombok untuk beralih ke Tanjung Luar agar nelayan tidak lagi menangkap Hiu. “Malah secara ekonomis komoditunya tuna cakalan jauh lebih mahal dibandingkan dengan ikan hiu,” katanya.
PAD sektor kelautan dan perikanan Provinsi NTB lampaui target. Hingga Oktober 2025, tercatat NTB berhasil mendapatkan hampir 900 juta dari target PAD Rp790 juta di sektor kelautan dan perikanan. Kontribusi paling banyak berasal dari pelabuhan dan perikanan. Rata-rata, PAD dari pelabuhan sekitar Rp300 juta per tahun.
Saat ini, provinsi memiliki lima dermaga yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Dermaga Sape, Dermaga Soro Adu di Dompu, Dermaga Teluk Santong di Sumbawa, Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok, Tanjung Luar, dan Pelabuhan Pusat di Teluk Awang. (era)
