WAKIL SEKRETARIS Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menilai kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah diwacanakan pemerintah perlu memiliki aturan yang jelas dan matang agar tidak berdampak pada kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Zaini menyoroti sejumlah kebijakan efisiensi yang sebelumnya sempat bergulir, seperti aturan ganjil-genap hingga rencana penggunaan sepeda bagi pegawai pemerintahan. Menurutnya, setiap kebijakan harus dikaji secara menyeluruh, terutama terkait efektivitasnya dalam menekan anggaran BBM.
“Harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai karena alasan penghematan BBM, justru kinerja menjadi tidak maksimal,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (6/4).
Ia menjelaskan, wacana penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi dinas perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jarak tempat tinggal pegawai, kondisi geografis, serta kesiapan individu. Tidak semua pegawai, kata dia, memiliki kebiasaan atau kemampuan menggunakan sepeda sebagai moda transportasi harian.
“Kalau rumahnya jauh bagaimana? Tidak semua orang terbiasa menggunakan sepeda. Ini harus dipikirkan matang,” katanya.
Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar menjadi langkah pencitraan tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak hanya dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan BBM, tetapi juga dari berbagai sektor lain yang berpotensi menghemat pengeluaran daerah.
“Jangan hanya untuk terlihat efisien. Banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk efisiensi, tidak hanya soal BBM,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan rencana pengadaan sepeda jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Ia menekankan bahwa pengadaan fasilitas tersebut tidak seharusnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga menilai bahwa kebijakan alternatif seperti penggunaan kendaraan tertentu untuk pejabat, termasuk pembagian moda transportasi berdasarkan jabatan, perlu dikaji kembali dari sisi manfaat dan dampaknya.
Menurutnya, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah perlu membuka ruang diskusi bersama DPRD dan pihak terkait guna menimbang kelebihan dan kekurangannya secara komprehensif.
“Perlu kita diskusikan bersama, kita cari mana plus minusnya. Jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan pegawai,” kata mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini.
Zaini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar setiap kebijakan efisiensi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah tanpa mengorbankan efektivitas pelayanan publik. (fit)
