KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Mataram, Bakti Jaya, S.Sos., mengkritik sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan semata, bukan implementasi nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya dijalankan secara konsisten dan bukan sekadar simbolik. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan sepeda oleh aparatur pemerintah yang dinilai tidak akan efektif jika hanya dilakukan secara parsial.
“Janganlah kebijakan itu dibuat hanya untuk pencitraan. Ini tidak baik. Kita harap kebijakan itu betul-betul dilaksanakan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (7/4/2026).
Bakti menegaskan, penggunaan sepeda sebagai bagian dari kebijakan, misalnya, harus dilakukan secara menyeluruh dari rumah menuju kantor, bukan sekadar aktivitas simbolis seperti bersepeda setelah tiba di kantor.
“Kalau sekadar masuk kantor lalu turun dan bersepeda, itu bukan implementasi yang sebenarnya. Intinya ada pada konsistensi dari awal,” tambahnya.
Anggota Komisi III ini menyayangkan jika kebijakan pemerintah justru dipersepsikan masyarakat sebagai langkah pencitraan. Ia menilai masyarakat saat ini sudah semakin kritis dan mampu menilai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Masyarakat tidak bodoh lagi. Mereka bisa melihat dan mengetahui mana kebijakan yang sungguh-sungguh dan mana yang hanya pencitraan,” tegasnya.
Selain itu, Bakti juga menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas berpelat merah. Ia berharap kebijakan tersebut benar-benar ditegakkan dengan pengawasan ketat.
Menurutnya, kendaraan dinas tidak boleh digunakan di luar kepentingan kedinasan, terutama untuk aktivitas pribadi atau di luar jam kerja.
“Kalau memang mau efisien, kendaraan pelat merah itu jangan digunakan di luar kegiatan dinas. Harus dihentikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kendaraan dinas pada akhir pekan atau saat kebijakan work from home (WFH) diterapkan. Kondisi tersebut dinilai rawan dimanfaatkan oleh oknum aparatur untuk kepentingan pribadi.
“Jangan sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi saat WFH, dianggap seperti libur bersama lalu kendaraan dinas dipakai untuk keperluan pribadi,” ujarnya.
Bakti menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan. Ia meminta Wali Kota Mataram untuk menindak tegas bawahannya yang melanggar.
“Perlu ada sistem pengawasan yang jelas dari wali kota untuk mengontrol bawahannya. Kalau ada yang menyimpang, harus ditindak,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena penggunaan kendaraan dinas di pusat-pusat perbelanjaan, yang menurutnya kerap terlihat pada waktu-waktu tertentu. (fit)
