Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, masih membutuhkan atau kekurangan sebanyak 48.206 unit rumah. Jumlah hunian yang tersedia saat ini sebanyak 116.951 unit yang tersebar di seluruh kecamatan berdasarkan hasil pendataan tahun 2025 lalu.
“Angka backlog kita cenderung turun, karena hasil pendataan pada tahun 2023 angka backlog kita mencapai 48.849 unit. Kami pun tetap memberikan atensi khusus terkait hal tersebut,” Kata Kadis PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Suara NTB, Senin, 6 April 2026.
Rizqi melanjutkan, terhadap kondisi tersebut pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara khusus karena keterbatasan anggaran. Apalagi untuk penyediaan rumah layak huni (RTLH) membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Selama ini memang kita belum memiliki program khusus untuk backlog, karena anggaran kita juga terbatas sehingga kita berharap bisa diintervensi beberapa tahun kedepan, ” ujarnya.
Pihaknya berharap bisa diintervensi melalui program yang ada di Kementerian PKP. Salah satunya melalui program 3 juta rumah. Apalagi untuk backlog saat ini, menjadi perhatian khusus PKP dan pemerintah daerah berharap bisa diintervensi.
“Karena jumlah backlog kita sangat banyak, sehingga kami sangat berharap Kementerian PKP bisa memberikan perhatian khusus ke Sumbawa, ” tambahnya.
Selain masalah backlog lanjutnya, Pemkab Sumbawa juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup barat yakni, masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bahkan berdasarkan data terbaru sebanyak 33.426 unit rumah berada dalam kategori tidak layak.
“Jumlah RTLH kita masih cukup besar sementara yang bisa kita tangani setiap tahunnya hanya sekitar 100 unit. Tahun inipun kita hanya mendapatkan alokasi anggaran untuk 104 unit RTLH,” tukasnya. (ils)
