Taliwang (Suara NTB) – Polemik mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus bergulir. Di tengah sorotan tajam berbagai pihak, Pemkab KSB menyatakan bahwa surplusnya sisa anggaran tahun lalu didominasi oleh pelampauan target pendapatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul menjelaskan, perspektif Silpa sebagai sisa anggaran pemerintah harus dilihat secara luas. Sebab, anggaran tersebut berasal dari beragam sumber dan bukan sekedar sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja program pembiayaan pemerintah di tahun sebelumnya. “Silpa kita ini sebagian besarnya dari pelampuan pendapatan daerah. Bukan hanya sisa anggaran program yang tidak tereksekusi,” tegasnya.
Sekda pun memberi gambaran terkait postur Silpa KSB tahun 2025 yang bisa tembus hingga Rp1,144 triliun itu. Ia mengurai untuk Silpa yang bersumber dari sisa belanja hanya mencapai Rp176,8 miliar.
Sementara yang berasal dari Silpa pelampauan target pendapatan sebesar Rp966,6 miliar. Di mana untuk pelampuan target pendapatan itu sumbernya berasal dari seluruh item pendapatan. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pusat maupun antar daerah hingga lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Melihat sumber SiLPA itu, Sekda pun menampik kritik berbagai pihak mengenai tingginya Silpa tahun 2025, disebabkan oleh penyerapan belanja yang tidak optimal. Ia mengurai total belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,236 triliun dengan realisasi serapan anggaran mencapai 92,09 persen atau sebesar Rp2,059 triliun. “Di atas 90 persen itu sudah sangat sehat. Jadi tidak benar kalau SiLPA yang muncul itu karena banyak program yang tidak tereksekusi. Tapi sebaliknya memang target pendapatan kita yang terlampaui,” tegasnya seraya mengurai perbandingan persentase antara realisasi belanja dan pendapatan tahun 2025.
“Realiasi APBD 2025, 92,09 persen, Silpa dari selisih belanja, 7,91 persen. Sementara, realisasi pendapatan 2025 sebesar 150,48 persen dari target pendapatan atau mengalami pelampauan 50,48 persen,” urai Sekda.
Lebih jauh Sekda menyitir terkait adanya narasi berkembang bahwa tingginya Silpa itu sengaja diskenariokan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Ia mengatakan, sistem pengelolaan anggaran pemerintah memiliki aturan jelas. Disamping itu, pemerintah dalam menganggarkan setiap program tentu tetap melihat beragaman kebutuhan prioritas masyarakat yang telah tertuang pada RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan upaya pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. . “Ada yang bilang itu sengaja (anggaran ditahan supaya menjadi SiLPA) untuk kepentingan tertentu. Tidak benar itu,” tegasnya.
Terakhir Sekda menambahkan, dalam melihat Silpa pada mekanisme anggaran pemerintah harus ditilik secara bijak. Mengingat sumbernya tidak semata berasal dari anggaran yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya. Nanun juga bersumber dari realisasi pelampuan target pendapatan. “Faktanya, realisasi belanja kita tahun lalu mencapai 92 persen. Dan pelampauan pendapatan kita 50,48 persen,” imbuhnya.(bug)
