Tanjung (Suara NTB) – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., bersama Wakil Bupati, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., memimpin langsung rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026). Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya pengelolaan MBG yang transparan – baik menurut harga maupun kandungan gizi, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Lombok Utara.
“Program ini sangat penting dan harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam Rakor Satgas MBG tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Lombok Utara, Forkopimda, kepala OPD, camat, serta mitra pelaksana.
Dalam arahannya, Bupati menekankan setiap instansi di pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal. OPD teknis diminta untuk bekerja sesuai tupoksi yang mendukung kelancaran operasional MBG, sekaligus menjadi jejaring jaminan keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi MBG yang disiapkan mitra pelaksana.
Dikatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, telah menekankan adanya peran Pemda dalam mengawal MBG. Oleh karenanya, Bupati meminta semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam pelayanan MBG, dimana tujuaan akhirnya untuk menguatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.
“Pelaksanaan MBG penting dijalankan secara transparans. Penyampaian informasi yang terbuka, serta tata kelola program yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Najmul juga menegaskan, program MBG sedapat mungkin memberi dampak bagi program daerah, salah satunya menekan angka stunting.
Dari perspektif tersebut, Najmul meminta seluruh SPPG dapat menjaga kualitas gizi untuk anak, ibu hamil maupun lansia.
Sementara dampak linier lainnya, diharapkan Bupati, adalah terserapnya sumber pangan lokal, baik sayur, telur, daging maupun bahan baku lain yang dihasilkan UMKM pangan.
Kesempatan yang sama, Bupati juga menyinggung rencana pembangunan Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat dengan kapasitas daya tampung siswa hingga 1.000 orang. Melalui optimalisasi inventarisasi dan pendataan, ia optimis siswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi lokus program dapat memperbaiki struktur sumber daya dan ekonominya di masa depan.
“Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan dengan proses rekrutmen yang tepat sasaran dan pengawasan yang ketat. Saya optimistis bahwa melalui koordinasi yang baik, program MBG dan Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Lombok Utara yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Bupati. (ari)
