Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan April masih ada desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) untuk tahap pertama.
“Kita sudah berikan waktu paling lambat akhir bulan April sudah tuntas karena akan menggangu pencarian anggaran tahap selanjutnya termasuk pelaksanaan program nanti,” kata Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Hendra Irawan, kepada Suara NTB, Selasa (7/4).
Hendra melanjutkan, alasan Jotang lambat mencairkan anggarannya karena penetapan APBDesnya berlangsung alot. Terlebih adanya kisruh internal yang mengakibatkan kades definitif mundur dari jabatannya.
“Jadi, lebih ke masalah internal desa dan saat ini sudah ada penjabat kepala desa sehingga kami minta penetapan APBDesnya bisa segera dan anggarannya bisa segera dicairkan,” ucapnya.
Pemkab Sumbawa juga telah bersurat melalui kecamatan selaku kordinator desa, untuk mendorong desa agar mempercepat penetapan APBDes. Hal itu dianggap sangat penting, karena jika penetapan APBDes molor, maka para perangkat desa termasuk kades tidak bisa menerima gaji.
“Kami sudah bersurat secara resmi ke kecamatan untuk meminta desa mempercepat penetapan APBDesnya. Kami juga berharap agar kecamatan bisa proaktif meminta mereka,” ucapnya.
Dikatakannya, lambatnya penyusunan APBDes di desa lantaran proses pembahasannya bersama dengan BPD yang cukup alot. Apalagi anggaran dana desa untuk tahun ini terpangkas hingga 11,89 persen termasuk di dalamnya Rp80 miliar untuk KDKMP dari tahun sebelumnya senilai Rp153 miliar.
“Syarat penyaluran anggaran tersebut harus ada SK evaluasi dari kecamatan termasuk penetapan APBDesnya. Maka kami minta desa segera melakukan penetapan,” imbuhnya. (ils)
