ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Zihani Ilman Fayadi, B.IRKH., mengapresiasi kebijakan bersepeda ke kantor bagi ASN. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk awal adaptasi pemerintah daerah dalam merespons potensi krisis yang dipicu situasi global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kebijakan ini adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Pemkot sudah menunjukkan upaya untuk tidak tinggal diam menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya kepada Suara NTB, kemarin.
Meskipun kebijakan tersebut terlihat sederhana, namun memiliki makna strategis sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan krisis ekonomi. Menurutnya, langkah kecil seperti ini penting sebagai bentuk antisipasi dini, sehingga pemerintah tidak gagap ketika menghadapi situasi darurat di masa mendatang.
“Kalau krisis datang secara tiba-tiba dan kita belum melakukan apa-apa, tentu akan lebih sulit. Karena itu, langkah awal seperti ini penting sebagai bagian dari kesiapan,” katanya.
ia meyakini kebijakan bersepeda ke kantor bukanlah satu-satunya langkah yang akan diambil pemerintah kota. Menurutnya, Pemkot Mataram kemungkinan tengah menyiapkan berbagai kebijakan lanjutan sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global, sembari terus memantau perkembangan situasi dan arahan dari pemerintah pusat.
Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak memandang kebijakan tersebut secara sempit. Menurutnya, kebijakan ini harus dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam membangun ketahanan daerah.
“Ini baru langkah awal. Ke depan tentu akan ada langkah-langkah lain yang lebih besar. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi praktisnya saja,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Fayadi menilai kebijakan ini tidak menambah beban keuangan daerah. Sebaliknya, penggunaan sepeda sebagai moda transportasi dinilai dapat mendorong efisiensi pengeluaran, khususnya dalam penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan.
Fayadi menilai para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Mataram memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Ia optimistis fleksibilitas dalam pelaksanaan akan menjadi kunci, sehingga kebijakan ini tidak memberatkan, melainkan menjadi kebiasaan baru yang positif.
“Para pejabat tentu memahami makna adaptif dan fleksibilitas. Mereka pasti bisa menyesuaikan diri dan mengukur kemampuan masing-masing,” kata politisi Partai Golkar ini.
Fayadi juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi krisis. Ia menilai bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, tetap memiliki kontribusi dalam memperkuat kesiapan daerah.
“Dalam kondisi pra-krisis seperti sekarang, setiap langkah kecil harus diapresiasi. Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama agar kita lebih siap menghadapi situasi yang tidak pasti,” tuturnya. (fit)
