PENERANGAN Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi persoalan pelik. Meski telah menggelontorkan dana Rp21 miliar, sejumlah wilayah justru masih dilanda kegelapan. Kondisi ini disesalkan langsung oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin.
Dalam keterangannya menjawab media usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Haerul mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap realisasi pembayaran PJU yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal.
Ia menyoroti PJU yang menghabiskan anggaran sekitar Rp19 miliar hingga Rp21 miliar, namun lampu yang dibayar tidak pernah menyala.
Jumlah titik lampu yang dibayar 14-16 ribu titik. Akan tetapi sebagian besar tidak ada lampu. Bupati juga mengingatkan ironi dana yang berasal dari pajak penerangan jalan yang dibayar rakyat.
“Kita membayar sekian besar, tapi tetap gelap. Pajak dari PLN yang kita dapatkan dari rakyat seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” sesalnya.
Bupati Lotim Dorong Skema Alternatif
Menghadapi situasi ini, Bupati Lotim, Haerul Warisin mendorong skema alternatif. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pemasangan lampu PJU di seluruh wilayah.
Dari hasil verifikasi, tercatat sekitar 8.000 titik yang memerlukan penanganan serius. “Kemarin permintaan mahal, saya bilang yang penting jangan sampai kita (Pemkab Lltim-red) menombok (menambah biaya),” tegas Bupati Lotim.
H. Iron menjelaskan, dengan KPBU, beban keuangan daerah bisa ditekan. Saat ini, pembayaran ke PLN mencapai Rp19–21 miliar per tahun. Dengan skema KPBU, pembayaran diperkirakan turun drastis menjadi hanya sekitar Rp8 miliar.
“Artinya apa maknanya KPBU? Kita sudah punya kekayaan 8.000 tiang, dan nanti setelah bebas, kita bisa memanfaatkan aset itu. Lamanya kerja sama bisa di atas 10 tahun sesuai aturan,” jelasnya.
Meski target pemasangan lampu PJU idealnya bisa lebih cepat, Bupati menyebut pelaksanaan penuh baru akan dilakukan pada tahun 2027. Ia berharap, hingga saat itu, model kerja sama ini sudah berjalan dan mampu mengakhiri keluhan panjang warga: bayar mahal, tapi Lotim tetap gelap. Perencanaan itu telah diminta Bupati dirancang untuk program kerja 2027 mendatang. (rus)
