PEMERINTAH Kecamatan Sekarbela terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat peran Tim Penggerak PKK dengan menggandeng dua puskesmas, yakni Puskesmas Karang Pule dan Puskesmas Tanjung Karang, serta mengoptimalkan layanan posyandu di setiap lingkungan.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Kecamatan Sekarbela yang sempat menyentuh 21 persen pada akhir 2025, kini berhasil ditekan hingga di bawah 10 persen. Penurunan ini dinilai sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Camat Sekarbela, Arief Satriawan, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan TP PKK kecamatan, dinas terkait, serta tenaga kesehatan guna memastikan program penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami memaksimalkan peran posyandu sebagai garda terdepan. Proses skrining dilakukan dari sana, sekaligus penyaluran makanan tambahan (MT) bagi balita yang membutuhkan,” ujarnya, Kamis 9 April.
Selain intervensi berbasis layanan kesehatan, pemerintah kecamatan juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.
Arief mengungkapkan, dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Sekarbela, kasus stunting tertinggi masih ditemukan di Kelurahan Jempong Baru dan Karang Pule. Oleh karena itu, kedua wilayah tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan program intervensi, baik melalui peningkatan layanan kesehatan maupun edukasi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penyebab stunting di wilayahnya tergolong kompleks dan saling berkaitan. Selain faktor ekonomi, pola asuh anak dan tingkat pemahaman keluarga terhadap gizi juga menjadi faktor dominan yang memengaruhi kondisi tersebut.
“Identifikasi kami lakukan dari tingkat paling bawah, yakni melalui posyandu di lingkungan dan kelurahan. Rata-rata dipengaruhi faktor ekonomi, sehingga kami juga bersinergi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan pendampingan kepada keluarga,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan juga menghadapi tantangan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Meski diakui berdampak pada pelaksanaan program, Arief menegaskan hal tersebut tidak menjadi penghambat utama dalam upaya penanganan stunting.
“Kami tetap mencari solusi alternatif. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi bersama lembaga swadaya masyarakat dan melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Mataram,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kecamatan Sekarbela berkomitmen untuk terus menekan angka stunting hingga mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Upaya tersebut akan difokuskan pada penguatan intervensi sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, serta perluasan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. (pan)
