SUASANA berbeda terasa di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (9/4). Bukan sekadar agenda tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 kali ini seperti membawa semacam optimisme yang terukur. Para kepala OPD, camat, hingga perwakilan masyarakat duduk dengan mata tertuju pada panggung—seolah sadar bahwa apa yang dirumuskan hari ini akan menjadi pijakan pertama menuju fase penting yang disebut sebagai “titik awal kulminasi pembangunan.”
Tema besar yang diusung pun ambisius: “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan.” Bukan sekadar jargon. Di balik rangkaian kata itu, ada pengakuan jujur bahwa Lombok Timur tak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama.
Bupati: Kita Harus Menjemput Program ke Pusat
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, tidak banyak berteori. Di hadapan peserta musrenbang, ia menyampaikan pesan dengan gaya khasnya yang lugas. “Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” tegasnya.
Apa makna “menjemput”? Bagi Haerul, itu berarti tidak cukup hanya membuat rencana di meja kerja. Pemerintah daerah harus proaktif menyelaraskan program Lombok Timur dengan agenda nasional seperti Asta Cita, termasuk program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dan kabar baiknya, Lombok Timur tidak datang dengan tangan hampa. Saat ini, daerah ini telah memiliki 104 Koperasi Merah Putih sedang proses pembangunan an 241 dapur MBG—angka yang membuat provinsi dan pusat perlu melirik.
Namun, Bupati juga mengingatkan bahwa mempertahankan capaian positif tak kalah sulit dari meraihnya. Ia menyebut pendapatan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) harus dijaga ketat, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain perlu digali lebih cepat. “RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik,” ujarnya.
Kemiskinan Turun, Ekonomi Tumbuh
Sebelum arah kebijakan dirumuskan, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, membeberkan peta jalan yang sudah dilalui. Tahun 2025 menjadi semacam “musim panen” bagi kerja keras sebelumnya.
Angka kemiskinan yang sempat menjadi pekerjaan rumah besar, berhasil ditekan dari 14,51 persen (2024) menjadi 13,53 persen. Laju pertumbuhan ekonomi mencatatkan 4,93 persen—menempatkan Lombok Timur di urutan kedua dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke 72,35 persen, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Indeks inovasi dan digital juga meningkat menjadi 58,74.
Yang paling mencolok? Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak drastis dari 62,93 menjadi 72,05. Sebuah lompatan yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengorbankan alam.
Dari sisi fiskal, kinerja daerah tercatat Rp3,47 triliun atau 101,21 persen. Zaidar menjelaskan ini menandakan fiskal Lombok Timur menguat dan kemampuan daerah meningkat untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.
Provinsi: Desa Berdaya Kunci Utama
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi datang membawa nada yang seirama. Provinsi mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”—dan ia berharap Kabupaten Lombok Timur menjadi bagian dari simfoni itu.
“Program unggulan dan prioritas provinsi adalah Desa Berdaya,” tegas Heri. Maksudnya, potensi ekonomi desa harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar program seremonial, tetapi fondasi ekonomi riil yang kuat. Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi, menurut Heri, menjadi syarat mutlak agar orkestrasi ini tidak berhenti di tengah jalan.
DPRD: Bukan Sekadar Formalitas
Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, mewakili suara rakyat yang kerap tak terdengar dalam dokumen perencanaan. Ia menekankan bahwa perencanaan harus berbasis data—bukan sekadar keinginan politik. Pokok-pokok pikiran para dewan, katanya, telah disampaikan ke Bappeda melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ujar Yusri. Dan untuk memastikan semua berjalan di rel yang benar, DPRD berkomitmen melakukan evaluasi setiap triwulan. “Demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan,” tutupnya.
Musrenbang kali ini juga menjadi ajang penandatanganan Perjanjian Kerja OPD dan Kecamatan—sebuah pengingat bahwa rencana tanpa eksekusi hanyalah tumpukan kertas. Namun, ada momen yang menyentuh: penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap.
Satu pesan tersirat dari momen itu: pembangunan bukan hanya soal infrastruktur dan investasi, tetapi juga perlindungan bagi mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik.
Musrenbang RKPD 2027 telah usai, tetapi pekerjaan baru dimulai. Lombok Timur kini berdiri di pintu gerbang menuju “titik kulminasi.” Pertanyaannya: apakah semua pihak siap berjalan bersama? Waktu yang akan menjawab. (rus/*)
