Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 12 Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Dompu dari 36 SPPG yang ditargetkan untuk melayani kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dompu. Sayangnya, tiga SPPG telah dinonaktifkan terkendala Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.
Ketua Satgas BMG Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, S.E., M.M., di Dompu, Rabu (8/4) mengakui dengan dinonaktifkan SPPG karena IPAL, saat ini tinggal sembilan SPPG yang aktif. “Ini yang sangat kita sayangkan dan harus jadi perhatian serius pelaksana SPPG,” katanya.
Keberadaan SPPG tidak hanya menjemput program unggulan pemerintahan pusat. Namun, kehadiran SPPG mampu memberi efek berganda atau multiplier effect bagi pembangunan sekitar. Mulai dari pemenuhan gizi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha.
“Kendati peran daerah terbatas, tapi kami selalu ingatkan untuk memanfaatkan tenaga kerja sekitar dan komoditi local untuk pemenuhan gizinya. Jangan sampai, semua didatangkan dari luar. Padahal potensi bahan baku tersedia di local setempat,” ingatnya.
Masih terbatasnya SPPG yang beroperasi di Dompu, kata H Khairul Insyan, membuat pemenuhan gizi Masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran MBG belum bisa dipenuhi. Tingginya modal awal yang dikeluarkan pengelola, membuat SPPG tidak bisa segera dioperasikan. “Ketika pengusaha luar mau masuk, malah diprotes. Ini yang jadi masalah. Kendati tidak semua,” katanya.
Khairul Insyan juga mengingatkan, SPPG maupun koordinator MBG di daerah untuk tetap mematuhi standar dalam pelaksanaan program. Tidak bisa dijadikan alasan program baru, sehingga membiasakan kekurangan standar pelayanan. “Kalau saya perhatikan, kualitas SPPG kita sudah memenuhi standar. Tapi memang perlu membatasi volume sasaran agar kualitas tetap bisa dikontrol,” ungkapnya. (ula)
