Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menegaskan komitmen dalam memperkuat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di daerah. Pernyataan Bupati itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja komisioner Komisi Informasi (KI) NTB, Kamis, 9 April 2026.
Dalam sambutannya Bupati Amar mengatakan, KSB saat ini telah menyandang predikat Badan Publik Informatif dalam 3 tahun terakhir sebagaimana penilaian KI NTB. “Kita dengan Lombok Barat punya nilai sama dan hanya selisi nol koma dengan Kota Mataram di peringkat satu,” katanya.
Hasil penilaian itu kata Bupati, terus menjadi motivasi Pemkab KSB untuk berbenah. Proses pembenahan pun dilakukan secara menyeluruh tidak saja pada keorganisasian, sumber daya manusja dan penyelenggaraan, tetapi juga dalam hal dukungan infrastrukturnya. “Alhamdulillah Dinas Kominfo sekarang sudah tipe A. Tentu dengan itu, maka tata kelola informasi daerah kita harapkan semakin baik lagi,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, dalam upaya menjamin keterbukaan publik itu. Pemkab KSB tidak saja mendorong penyelenggaraannya di tingkat pemerintah kabupaten, namun juga hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Ia mencontohkan, saat ini di tingkat desa, sudah ada 27 desa memiliki PPID. Bahkan tahun 2025, telah terpilih satu desa mewakili NTB pada ajang penilaian PPID desa tingkat nasional. “Ke depan bertahap kami akan arahkan semua desa menjalan mekanisme keterbukaan publiknya,” ujarnya.
Ketua KI NTB, Sahnam mengakui komitmen Pemkab KSB itu. Menurut dia, dalam rekam data KI NTB, KSB tidak memiliki banyak catatan untuk dikoreksi. “Tinggal terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan yang sudah ada saat ini Pak Bupati,” sarannya.
Sahnam melanjutkan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong agar seluruh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik untuk terus berinovasi. Salah satu yang ditekankan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mengakselerasi arus informasi kepada masyarakat. “Transformasi budaya kerja pemerintah dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) harus benar-benar mulai dijalankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sahnam secara khusus memberi saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) KSB selaku pengampu PPID utama daerah. Ia mengatakan sebagai ujung tombak saluran informasi pemerintah kepada masyarakat agar terus berinovasi.
“Manfaatkan semua teknologi yang ada. Karena masyarakat sekarang ini maunya praktis-praktis dan harus cepat,” kata Sahnam seraya meminta agar penguatan sumber daya manusia (SDM) juga tetap diperhatikan.(bug)
