Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan akan terus melakukan penguatan terhadap keberadaan perhutanan sosial. Saat ini, hutan mulai beralih fungsi untuk tanaman jenis lain yang berpotensi merusak ekosistem hutan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat, dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Kamis (9/4).
Jarot melanjutkan, kegiatan menjadi wadah strategis dalam merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi hutan berbasis masyarakat. Sebab perhutanan sosial bukan sekadar program, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Perhutanan sosial harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Skema agroforestri ini akan menggabungkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara seimbang,” ujarnya.
Haji Jarot turut menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih program,sehingga pola intervensi yang dilakukan pemerintah nantinya benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses pasar bagi produk hasil agroforestri menjadi hal penting yang perlu kita perjuangkan,” ucapnya.
Menurut Bupati, diskusi ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi besar pasangan Jarot-Ansori dalam mewujudkan program “Sumbawa Hijau Lestari”. Program ini berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami berharap dari FGD ini bisa menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa menjadi acuan penyusunan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat posisi kita sebagai daerah yang serius dalam mengelola sumber daya alam secara bijak,” jelasnya.
Diskusi tersebut membahas berbagai isu krusial, seperti konflik tenurial, pemanfaatan energi berbasis biomassa, serta integrasi program perhutanan sosial dengan sektor pertanian dan peternakan. Pendekatan lintas sektor ini, diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih terpadu dan berdaya saing.
“Semangat kolaborasi dan komitmen kami optimis bisa menjadi contoh sukses dalam pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Sehingga bisa menjadi langkah nyata menuju masa depan yang hijau, lestari, dan menyejahterakan masyarakat,” tukasnya. (ils)
