Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair yang sudah dilantik Gubernur dapat memperbaiki manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah.
Dengan latar belakang Abul Chair sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan di daerah tersebut.
“Harapannya sekda baru dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di NTB, menjalankan tugas dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan DPRD. Kami berharap dapat memperbaiki manajemen pemerintahan dan keuangan di provinsi,” kata Isvie disela-sela kegiatan Halah bihalal IKA Unram pada Sabtu (11/4).
Menurut dia, tantangan daerah saat ini antara lain tekanan fiskal dan menurunnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan, termasuk dari pengelolaan aset.
Ia menyebut sejumlah aset yang belum optimal, antara lain di Gili Trawangan dan Pasar Seni Senggigi di Lombok Barat, serta aset lain di kabupaten/kota di NTB.
“Kami mendorong gubernur segera menertibkan dan mengevaluasi aset-aset tersebut agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Terkait polemik asal daerah Sekda yang berasal dari luar NTB, Isvie menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan. “ASN harus siap ditempatkan di mana pun. Tidak perlu dipersoalkan asal daerah,” katanya.
Ia juga mengajak semua pihak menerima penunjukan tersebut dan menghormati proses yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Sekda NTB Abul Chair menyatakan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal.
“Tantangan ke depan adalah menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, serta risiko tata kelola,” ujarnya usai dilantik, Kamis (9/4).
Ia menegaskan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perbaikan tata kelola birokrasi.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi internal guna memperkuat soliditas organisasi serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPRD. (ndi)
