Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan pada pekan ini. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang mengatur pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Dengan penerapan ini, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mataram akan menjalani pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah. Sebelumnya, kebijakan tersebut belum dapat langsung diterapkan karena pemerintah daerah masih menyiapkan skema dan teknis pelaksanaannya.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menjelaskan bahwa informasi terkait pelaksanaan WFH telah disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin (13/4/2026). “Senin sudah diinformasikan ke semua OPD agar minggu ini bisa dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, penundaan penerapan WFH sebelumnya dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu layanan publik.
Menurut Mohan, dalam pelaksanaan WFH terdapat petunjuk teknis serta pengecualian bagi sejumlah ASN. Pejabat struktural seperti eselon II, III, dan IV, termasuk pimpinan OPD, camat, dan lurah, tetap diwajibkan bekerja di kantor pada hari Jumat. “Dalam WFH ada pengecualian, sebagian pejabat eselon II dan III tetap bekerja,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Mataram juga mendorong penggunaan sepeda sebagai upaya efisiensi biaya bahan bakar minyak (BBM) yang sejalan dengan kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini diprioritaskan bagi pejabat struktural yang menggunakan kendaraan dinas.
“ASN yang menggunakan kendaraan pribadi tetap diperbolehkan memakainya. Yang kami tekankan adalah penggunaan kendaraan dinas,” tegas Mohan.
Sebelumnya, Pemkot Mataram telah menyatakan kesiapan menerapkan pola kerja empat hari menyusul kebijakan WFH dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk segera menyusun langkah teknis dan melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD.
“Kalau kebijakannya sudah keluar, tentu kita laksanakan. Kami akan segera sosialisasikan dan menyusun rencana tindak lanjutnya,” ujar Mohan.
Pemkot Mataram juga akan menggelar pembahasan bersama seluruh OPD guna merumuskan mekanisme pelaksanaan WFH sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. (pan)
