Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 2 Mataram, masih menghadapi tantangan terkait keberadaan tenaga pengajar. Sekolah yang terletak di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, mengalami krisis guru vokasi,terutama yang berlatar belakang pendidikan luar biasa (PLB).
Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna mengatakan, sekolah luas biasa di Lombok, khususnya di Mataram saat masih menemukan kendala, khususnya keberadaan guru.
Saat ini,ia membutuhkan enam hingga tujuh guru SLB, untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di sekolahnya. Bahkan, di sekolahnya jumlah guru dengan keterampilan khusus atau vokasi nihil.
“Yang jelas kita itu masih perlu guru selain PPPK Paruh Waktu itu atau yang honorer itu ada enam bahkan tujuh. Cukup-cukuplah, walaupun kita juga belum ada guru khusus olahraga maupun guru agama islam juga belum ada,” ujarnya, kepada Suara NTB pekan kemarin.
Winarna menjelaskan, guru di SLBN 2 Mataram didominasi guru kelas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PLB. Alhasil, sekolah secara mandiri melakukan pelatihan dan pembinaan kepada guru tersebut.
“Kita merangkap-rangkap itu karena SLB ini kan guru kelas, jadi bukan guru bidang studi, jadi semuanya pegang kelas,” tuturnya.
Menurutnya, kekurangan guru vokasi diakibatkan banyak factor. Salah satunya jumlah formasi guru SLB dalam CPNS yang dinilai kurang.
“Guru (SLB) P3K Paruh Waktu tidak banyak dibuka. Makanya, saya yang sudah masuk Dapodik belum bisa memenuhi persyaratan itu, jadi belum bisa masuk,” ujarnya.
Persoalan ini lanjut Winarna, membebani sekolah. Pasalnya, sekolah harus mempertahankan guru honorer dengan cara memberikan mereka gaji seadanya.
“Pemerintah mungkin mau mengefektifkan anggaran, tetapi di sisi lain memang sekolah ini kan perlu guru karena guru kita memang kurang. Jadi itu kita pertahankan, nanti baru kita pikirkan bagaimana supaya adalah paling tidak transport minimal mungkin harus ada,” terang Winarna.
Selain itu, persoalan gaji Tenaga Pendidik (Tendik) seperti pegawai Tata Usaha (TU) yang dinilai sangat memprihatinkan. Dalam Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu, gaji mereka hanya Rp500 ribu. Upah tersebut dinilai tak layak sama sekali.
“TU yang PPPK Paruh Waktu ini hingga sekarang ini di SK-nya hanya mendapat Rp500.000, dan ini saya pikir tidak layak sama sekali. Ini sudah ada relaksasi yang sudah diajukan dari Pemerintah Provinsi NTB ke PAN-RB. Ini sudah ada jawaban, tapi kami pihak-pihak sekolah juga menanyakan kapan surat edaran itu akan bisa kita pedomani,” tegasnya.
Minimnya keberadaan guru dan ketiadaan guru vokasi ini, tidak saja terjadi di SLBN 2 Mataram. Winarna yang juga Ketua MKKS SLB di Lombok mengungkapkan bahwa hal serupa juga terjadi di hampir seluruh SLB di Lombok.
“Nah, yang kurang juga itu guru-guru bidang studi seperti keterampilan karena SLB ini kan dikembangkan vokasi. Guru khusus yang vokasi, yang memang background atau ijazahnya itu mempunyai keterampilan tertentu itu nyaris tidak punya,” sebutnya.
Untuk menyiasati hal itu, SLBN 2 Mataram sendiri terus bekerja sama dengan satuan pendidikan kejuruan. “Ini yang perlu kita juga upayakan dan tanyakan terus supaya SLB itu ada guru-guru yang seperti SMK ya, bisa ditempatkan di SLB agar keterampilan itu bisa optimal,” kata Winarna.
Ia berharap, pemerintah dapat memberikan solusi konkrit terkait tantangan yang dihadapi SLB saat ini. Pembukaan formasi guru SLB yang lebih besar pada CPNS, kata dia, bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk menutupi kekurangan guru.
“Saya harap formasi SLB itu lebih luas, di samping guru-guru yang mempunyai keterampilan khusus, juga ada guru khusus seperti model-model tenaga terapis. Baik Okupasi Terapis atau OT, Fisioterapis boleh, dan juga Terapi Wicara (TW). Ini penting juga,” pungkasnya. (sib)
