Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengambil sejumlah langkah strategis untuk menekan belanja pegawai sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur batas belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total anggaran.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan guna memenuhi ketentuan tersebut. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengeluaran operasional.
“Ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada beberapa upaya yang kami lakukan, pertama melalui efisiensi secara menyeluruh,” ujar Mohan dalam keterangannya.
Selain efisiensi, Pemkot Mataram juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disebutkan bahwa saat ini tengah disusun kebijakan agar pembiayaan PPPK dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemkot Mataram menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan sepeda dalam aktivitas kedinasan tertentu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta menekan biaya operasional.
“Kami minta ASN, khususnya pejabat struktural eselon II, III, dan IV yang menggunakan kendaraan dinas operasional, untuk mulai menggunakan sepeda. Ini bagian dari upaya penghematan,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Dalam waktu satu bulan, Pemkot akan menghitung sejauh mana penghematan yang berhasil dicapai dari penggunaan sepeda oleh ASN.
Meski diakui kebijakan ini membuat ASN harus keluar dari zona nyaman, Mohan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pilihan yang harus diambil dalam kondisi saat ini.
“Memang kita harus sedikit keluar dari zona nyaman, tetapi ini adalah pilihan yang harus dilakukan demi keberlanjutan keuangan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Pemkot Mataram juga telah menggelar rapat tingkat tinggi untuk mengevaluasi capaian PAD. Hingga triwulan pertama, realisasi PAD dilaporkan telah melampaui 20 persen dari target tahunan.
Pemerintah optimistis capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui intensifikasi berbagai sumber pendapatan daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak terbebani secara ekonomi.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Ini menjadi tolak ukur penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah,” tutup Mohan. (fit)
