Mataram (Suara NTB) – Lima pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapan untuk bergabung sebagai pemegang saham baru di Jamkrida NTB Syariah. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Najamudin Amy, di Mataram, Selasa, 9 Desember 2025.
Mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB ini mengatakan, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu menjadi daerah yang paling dekat dengan finalisasi proses penyertaan modal.
“Insya Allah ada lima kabupaten/kota yang sedang kami targetkan untuk menjadi pemegang saham baru. Untuk KSB, Sumbawa, dan Dompu, kami sudah mendapatkan informasi bahwa mereka tengah menyelesaikan ranperda perubahan terkait penyertaan modal. Kita berharap penambahan ini dapat terealisasi pada tahun 2026,” jelasnya.
Saat ini, dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, yang telah resmi menjadi pemegang saham Jamkrida NTB Syariah adalah Pemprov NTB, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Sementara Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, dan KSB belum tergabung secara resmi sebagai pemegang saham.
Najamudin menegaskan bahwa penambahan pemegang saham bukan hanya terkait besaran modal, tetapi lebih pada komitmen daerah untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB.
“Kami sudah melakukan pendekatan agar seluruh kabupaten/kota ikut masuk dalam ekosistem syariah. Di dalamnya ada Bank NTB Syariah, ada BPR yang sedang kami konversi menjadi syariah, dan ada Jamkrida NTB Syariah. Idealnya, semua daerah menjadi pemilik saham dari tiga lembaga ini,” tegasnya.
Menurutnya, keikutsertaan pemerintah daerah akan memperkuat sinergi pembangunan sektor pembiayaan syariah, sekaligus memberikan manfaat finansial langsung bagi daerah.
“Kalau tidak ikut, justru rugi karena dividen dari Jamkrida nantinya mengalir kembali kepada pemegang saham. Jadi ini komitmen bersama, bukan sekadar besar kecilnya modal,” katanya.
Najamudin mengungkap bahwa beberapa pemerintah daerah sangat berminat, namun sedang menyesuaikan kapasitas fiskal sebelum memutuskan besaran penyertaan modal.
“Saya melihat lima daerah ini punya komitmen kuat. Mereka hanya menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing. Yang penting adalah keikutsertaan membangun ekosistem ekonomi syariah secara kolektif,” tandasnya. (bul)
