Sumbawa Besar (Suara NTB) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbawa meminta agar pemerintah provinsi mengkaji ulang rencana pengembalian para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke unit pengangkatan awal. Rencana itu dinilai akan sangat merugikan tenaga guru.
“Kami minta agar surat Nomor 800.1.5.3/4852/BKD/2025 yang ditandatangani Plt. Sekda tertanggal 18 Nopember 2025 dikaji karena surat ini membuat gelisah para guru di Sumbawa,” kata Ketua PGRI Sumbawa Drs. Ahmad Yani, kepada wartawan, Selasa, 9 Desember 2025.
Yani melanjutkan, di Sumbawa ada sekitar 200 orang guru PPPK dengan penempatan di sekolah. Mereka rata-rata pengangkatan 2021, 2022, dan 2023 dan telah mengajar dengan baik sesuai dengan jam yang ditentukan masing-masing sekolah.
“Ratusan guru yang terdiri dari SMA/SMK dan SLB merasa resah dan tak nyaman melaksanakan tugas, menyusul adanya surat edaran Plt Sekda NTB Lalu M Faozal,” ucapnya.
Ia menilai, surat tersebut tidak melalui kajian yang mendalam dan tidak melihat kondisi riil keadaan para guru di lapangan terutama di Sumbawa. Sebab dengan pengembalian tenaga PPPK ke unit pengangkatan awal, akan berdampak kepada psikologis guru dan proses belajar mengajar di sekolah.
“Surat edaran dari Plt. Sekda ini menimbulkan masalah baru dan membuat resah dan tidak nyaman dalam melaksanakan tugas. Karena di kebijakan sebelumnya mereka ditempatkan di sekolah terdekat dan tempat tinggal masing-masing,” ujarnya.
Ia juga berharap Gubernur NTB dan Dikbud segera meninjau dan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lantaran kebijakan ini dinilai akan sangat merugikan para guru di Sumbawa dan bahkan di NTB pada umumnya.
“Kami dari PGRI Sumbawa memasang badan untuk memperjuangkan nasib para guru ini jangan sampai mereka tidak nyaman dalam bekerja karena dipindah tugaskan ke instansi lain,” tukasnya. (ils)
