Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, telah menetapkan sebanyak 30 desa wisata berdasarkan surat keputusan (SK), hanya saja keberadaan desa tersebut butuh intervensi lebih lanjut untuk memaksimalkan keberadaannya.
“Memang ketika kaitannya dengan infrastruktur di desa wisata belum sempurna selayaknya desa-desa wisata yang ada, sehingga kita akan berupaya melakukan intervensi lebih lanjut,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, kemarin.
Meski masih banyak kekurangan lanjut Irfan, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya 30 desa wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga tengah mencoba untuk berkoordinasi dengan leading sector lainnya untuk bisa memenuhi sarana tersebut.
“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.
Salah satu lanjutnya dengan Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” tukasnya.
Sementara itu, Pemprov NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor potensial daerah, seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan, setiap sektor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada skala desa.
Dalam RPJMD pemerintah daerah telah menetapkan arah pemgembangan sektor-sektor potensial melalui program unggulan Agromaritim yang fokusnya untuk membentuk eko sistem industri Agromaritim dari hulu ke hilir. Dukungan diprioritaskan untuk menguatkan swasemenda pangan serta hilirisasi dan industri pengolahan.
“Sektor-sektor potensial tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Pemerintah terus memberikan dukungan, misal pada sektor pertanian, seperti mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga fasilitasi pemasaran hasil panen,” ujarnya. Langkah ini, lanjut Iswandi, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
“Masing-masing daerah, tentu memiliki potensi pada sektor yang berbeda-beda. Itu yang akan kita upayakan untuk terus dikembangkan,” ujarnya.
Selain pertanian, sektor kelautan juga menjadi fokus. Termasuk pariwisata. Menjadi program unggulan NTB Pariwisata Berkualitas yang arah pengembangannya diintegrasikan dengan pariwisata Bali dan NTT.
Pariwisata NTB terintegrasi dengan pariwisata Bali dan NTT sehingga diperkuat dari sisi konektivitas logistik maupun mobilitas orang atau penumpang. ‘’Dengan demikian standar destinasi yang ada di NTB mesti mengikuti standar-standar yang berlaku secara internasional karena Bali menjadi Hub pariwisata internasional,’’ ujarnya. (ils)
