Selong (Suara NTB) – Sebanyak 45 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dapat menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Keterlambatan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian atau kekurangan dalam kelengkapan berkas yang diunggah.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Ugi Lusianto, menjelaskan dari total 11.008 orang yang telah mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan diusulkan, sebagian besar telah selesai diproses.
“Dari 11.008 itu, sudah keluar sekitar 10.900-an lebih. Yang tersisa 45 orang ini karena ada beberapa yang ijazahnya atau surat keterangan sehatnya, cara memfotonya salah, sehingga harus mengunggah ulang karena berkas tidak sesuai,” jelas Ugi Lusianto, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, berkas-berkas dari 45 calon tersebut diragukan oleh verifikator pusat (PKN), sehingga perlu diperbaiki dan diunggah ulang. Dia menekankan bahwa proses perbaikan harus sesegera mungkin dan tidak boleh melebihi batas akhir bulan Desember ini.
“Kalau perbaikan sesegera mungkin, yang penting tidak boleh melebihi dari akhir Desember ini. Insyaallah, apabila semuanya sudah terselesaikan, baru kita proses lebih lanjut,” tambahnya.
Ugi juga memberikan kabar baik bagi rekanan yang SK-nya telah terbit. Mereka sudah dapat mendaftar pada seleksi PPPK formasi baru, termasuk untuk lowongan di Sekolah Rakyat, melalui menu SSCASN.
Sementara itu, terkait status para honorer yang belum terserap, Ugi mengingatkan komitmen Bupati Lotim, jika tenaga honorer ini tidak akan dilupakan, meski secara regulasi tidak ada lagi posisinya. Hal ini, ujarnya, mengisyaratkan bahwa penyelesaian status tenaga honorer akan diupayakan melalui skema lain sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan tenggat waktu yang mepet, 45 calon PPPK diharapkan segera melengkapi dan memperbaiki berkasnya agar proses pengangkatan dapat segera diselesaikan secara keseluruhan. (rus)
