Bima (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Kabupaten Bima mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga akhir tahun masih berada di angka 10,97 persen dari total target yang ditetapkan. Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan target PAD pariwisata sebesar Rp257 juta.
Sekretaris Dinas Pariwisata (Sekdis Dispar) Kabupaten Bima, Masykur H. Ahmad, menjelaskan bahwa capaian PAD langsung dari Dispar memang terlihat kecil karena struktur penerimaan daerah tidak sepenuhnya melalui dinas. Ada sejumlah pendapatan yang secara sektor masuk kategori pariwisata, namun jalur penerimaannya langsung ke kas daerah.
“Target PAD Dinas Pariwisata tahun 2025 itu sebesar Rp257 juta, dan realisasinya saat ini baru 10,97 persen,” jelasnya, saat diwawancarai pada Kamis (11/12/2025).
Masykur mencontohkan beberapa objek atau unit usaha yang beroperasi di sektor pariwisata, seperti pengelola wisata Kalimaya Dive Resort atau investasi modal lainnya. Meskipun potensinya besar, pembayaran pajak dari sektor tersebut tidak melalui Dispar.
“Padahal sebenarnya perolehan PAD pariwisata itu banyak juga dari jalur lain, misalnya pajak dari investor seperti kalimaya. Mereka setiap tahun membayar pajak cukup besar, tapi masuknya langsung ke kas daerah, bukan melalui Dispar,” terangnya.
Karena itu, menurut Masykur, pendapatan yang terlihat di dashboard Dispar hanya sebagian kecil dari keseluruhan potensi pariwisata Kabupaten Bima. Penerimaan langsung dari dinas hanya didapat dari lokasi-lokasi wisata yang dikelola pemerintah daerah, sehingga wajar jika persentase realisasinya tampak rendah.
Ketika ditanya mengenai proyeksi PAD pariwisata tahun 2026, Masykur menjelaskan bahwa Dispar tetap mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Dalam struktur APBD, setiap OPD terdorong untuk meningkatkan intensifikasi PAD. Namun peningkatan target juga harus realistis dan sejalan dengan kesiapan program serta sarana yang tersedia.
“Secara umum, kita didorong untuk menaikkan target PAD. Tapi kalau program dan sarana pendukung belum siap, kita juga tidak bisa muluk-muluk. Untuk intensifikasi baru sebatas menaikkan pendapatan dari lokasi yang sudah ada, itupun kami naikan sedikit saja,” ujarnya.
Masykur menyebutkan, masih banyak sumber PAD pariwisata yang belum tergarap optimal. Salah satunya arena pacuan kuda di Desa Panda, yang sampai saat ini belum dapat dimaksimalkan karena kondisi fisik arena belum diperbaiki akibat keterbatasan anggaran. Begitu pula dengan beberapa lokasi wisata lain, seperti Mada Oi Marai, yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas.
“Kita berusaha menaikkan PAD, tapi sumber-sumber itu masih banyak yang tertinggal. Arena pacuan kuda misalnya, secara fisik belum bisa kita perbaiki. Di Mada Oi Marai sarana prasarana juga belum bisa kita tingkatkan,” kata Masykur.
Untuk mempercepat optimalisasi pendapatan, Dispar berencana bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sejumlah objek wisata penyumbang PAD besar. Pola kerja sama tersebut dinilai dapat menekan potensi kebocoran sekaligus mengatasi keterbatasan pemerintah dalam hal pemeliharaan.
“Di 2026, beberapa lokasi penyumbang PAD akan kita kerja samakan dengan pihak ketiga. Kita buat kontrak kerja sama dengan nilai tertentu per tahun. Pemeliharaannya dari mereka, bukan dari pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Taman Kalaki dan arena pacuan kuda menjadi dua lokasi yang tengah dipersiapkan untuk skema kerja sama tersebut.
Dengan langkah ini, Dispar berharap pendapatan pariwisata Kabupaten Bima dapat tumbuh lebih stabil dan terkelola dengan baik. (hir)
