Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berencana melakukan hilirisasi ayam. Hal ini menyusul tingginya permintaan komoditas peternakan tersebut sejak mulai berlakunya program pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, provinsi ini harus membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi agar produksi stabil. Biaya logistik turun, dan harga ke masyarakat bisa terkendali.
Saat ini, harga ayam di pasar sangat tinggi, menyentuh angka Rp42 ribu per kilogram. Permintaan ayam yang tinggi untuk kebutuhan MBG sangat berdampak terhadap pedagang pasar. Beberapa dari mereka mengaku mendapatkan kekurangan stok untuk berjualan. Dari yang semula 100 kilogram per hari, dipangkas menjadi 50 bahkan 30 kilogram.
“Kita akan berusaha mengembangkan pada skala provinsi dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terutama supply chain-nya dan transportasinya secara logistik memungkinkan atau tidak. Ini juga harus kita gunakan sebagai alat untuk pembelian hasil lokal,” ujar Iqbal.
Lonjakan harga ayam ini tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi dirasakan juga oleh pedagang, hingga warung-warung penjual nasi. Jika fenomena ini dibiarkan, berdampak pada matinya usaha menengah kecil (UMK).
“Karena itu Pemprov NTB mulai membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi, agar produksi lebih kuat, pakan lebih siap, dan harga tidak melonjak tanpa kendali,” lanjutnya.
Menurutnya, dengan majunya hilirisasi ayam di NTB, ketahanan pangan di daerah juga semakin kuat. Produksi, pakan, dan distribusi dapat berjalan dalam satu ekosistem, yang berdampak pada harga ayam lebih stabil, peternak untung, dan masyarakat tidak lagi cemas.
Beberapa Komoditas Alami Lonjakan Harga
Sebelumnya, Imbas MBG, Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi mengatakan, saat ini harga cabai kelas 1 atau cabai merah di angka Rp30 ribu. Untuk cabai kelas dua harganya masih berkisar di angka Rp26 ribu.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pedagang sayur lain, pedagang ayam, hingga pedagang telur. Menurutnya, mereka mengeluh karena kekurangan stok akibat program MBG.
Dia membeberkan, sebelum diterapkannya program MBG, para pedagang biasanya mendapat jatah 100kg daging ayam dari pengepul. Namun, kini mereka hanya bisa mengambil setengahnya, yaitu 50kg, bahkan di bawah itu.
“Kalau MBG tidak bisa turun ambil barangnya, sudah ditentukan dari pihak pengelolanya kan udah ada keuntungan di situ,” katanya.
Adanya MBG, lanjutnya tidak bisa dikatakan merugikan pedagang. Namun mereka mengambil stok yang seharusnya dijual oleh pedagang. Sebab, sambungnya pedagang di pasar juga memiliki langganan yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pemilik warung dan rumah makan.
Malwi khawatir keberlangsungan program MBG semakin mempersulit pedagang, penghasilan mereka benar-benar berkurang akibat tidak kebagian stok. Tidak hanya itu, kondisi ini juga dikhawatirkan mengakibatkan para pedagang kehilangan pelanggan. (era)
