Mataram (Suara NTB) – Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H Ahsanul Khalik, bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. H. Lalu Hamzi Fikri dan Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Lalu Makripuddin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan layanan Kelompok B3 (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (12/12/2025).
Kegiatan monev tersebut turut melibatkan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat serta DP2KBP3A Lombok Barat sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat.
Dalam monitoring lapangan, tim masih menemukan sejumlah catatan penting. Catatan itu terkait kebersihan dapur SPPG, keamanan bahan pangan, maupun pengelolaan menu untuk kelompok B3.
Ketua Satgas MBG NTB, H.Ahsanul Khalik, menekankan bahwa layanan B3 membutuhkan pendekatan khusus. Terutama dari sisi menu makanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi untuk pencegahan dan penanganan stunting, anemia, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Untuk kelompok B3, menu tidak boleh disamaratakan atau monoton. Harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi spesifik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tegas pria yang biasa dipanggil Dr. Aka ini.
Beri Ruang Intervensi bagi Kepala Dinas Kesehatan
Ia menambahkan, pihaknya memberi ruang Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan intervensi. Khususnya dalam mengoordinasikan komposisi menu B3 di wilayah masing-masing.
“Ini boleh dan harus dilakukan oleh para Kadis Kesehatan kabupaten/kota. Agar menu B3 benar-benar memenuhi standar pemenuhan gizi bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi data layanan B3 per 12 Desember 2025 terhadap 511 SPPG di Provinsi NTB, terdapat gambaran bahwa cakupan layanan B3 sudah berjalan cukup luas, namun masih terdapat tantangan serius.
Dari total 511 SPPG: ada 382 SPPG telah memberikan layanan kepada kelompok B3. Sementara, 129 SPPG tercatat belum melayani Balita, Bumil, maupun Busui.
Artinya, sekitar 25 persen SPPG di NTB masih belum menjalankan intervensi gizi B3. Sejatinya merupakan prioritas nasional dalam percepatan penurunan stunting dan anemia.
Capaian B3 per Kabupaten/Kota
Data penerima manfaat B3 menunjukkan variasi antarwilayah. Kabupaten dengan jumlah SPPG belum melayani B3 tertinggi adalah: Lombok Tengah: 40 SPPG, Lombok Timur: 30 SPPG, Kabupaten Bima: 20 SPPG.
Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi wilayah yang seluruh SPPG-nya telah melayani minimal salah satu kelompok B3.
Adapun total penerima manfaat B3 se-Provinsi NTB tercatat mencapai: Balita: 113.007 jiwa, Ibu Hamil (Bumil): 19.949 jiwa, dan Ibu Menyusui (Busui): 43.537 jiwa. Dengan demikian, total penerima manfaat B3 mencapai 176.493 jiwa.
Dorongan Percepatan Layanan B3
Ketua Satgas MBG NTB menegaskan bahwa temuan ini menjadi dasar penting untuk percepatan kebijakan dan penguatan pengawasan.
“Layanan B3 adalah jantung dari upaya penurunan stunting di NTB. Tidak boleh ada SPPG yang berjalan tanpa memberi perhatian pada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tegasnya.
Ke depan, Satgas MBG Provinsi NTB bersama Dinas Kesehatan dan BKKBN akan memperkuat koordinasi, pembinaan menu, serta pengawasan dapur SPPG. Ini agar seluruh SPPG benar-benar berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat.(r)
