Giri Menang (Suara NTB) – Banyak anak Stunting di Lombok Barat mengalami beberapa persoalan. Kebanyakan dari mereka hidup miskin dan tidak punya administrasi kependudukan (Adminduk) hingga BPJS. Sejumlah persoalan ini yang menjadi prioritas penanganan Pemkab dalam penurunan angka Stunting di wilayah ini melalui pola Konvergensi atau melibatkan semua pihak.
Wabup sekaligus ketua Tim Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Lobar Hj Nurul Adha mengatakan, bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2025 ini, ada beberapa kendala ditemukan di lapangan. “Dari temuan kami turun screening anak Stunting, banyak kelahiran anak tidak memiliki Adminduk, kalau tidak punya NIK begitu sakit tidak punya BPJS,” terang UNA, kemarin.
Temuan ini pun dikoordinasikan dengan OPD lintas sektor agar cepat ditangani. Selain itu, dipekrirakan anak Stunting ini hampir 80 Persen dari kalangan kemiskinan. Sehingga panganan pun dilakukan secara sistematis. Karana itu lah, dari hasil evaluasi nya tahun ini pihaknya pun lebih menyiapkan skema, konsep kerja dan data yang lebih siap. Dari petugas PLKB saja Pihaknya bisa mendeteksi jumlah ibu hamil, anak remaja calon pengantin, kelahiran BBLR, ibu hamil KEK dan Anemia. “Sehingga langkah-langkah tahun 2026 kita lebih terarah,” ujarnya.
Misalnya untuk bayi BBLR, ibu hamil KEK dan Anemia sudah ada data dan konsep penanganan apa yang akan diberikan. Dengan data lengkap dan konsep yang jelas ini maka cara penanganan tepat sasaran. Dua pola SOP penanganan untuk Stunting lanjut dia, yakni spesifik melalui Dikes, Puskesmas hingga desa. Sedangan untuk penanganan sensitif, dilakukan bersama-sama.
Di mana pihaknya menunjuk Camat sebab penanggung jawab TP3S, lalu dibentuk di tingkat desa. Di tingkat desa bisa melibatkan Kepala UPT Puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu. “Kalau semua kerja secara sistematis insyaallah selesai,”imbuhnya. Pihaknya pun mengarahkan penanganan stunting secara konvergensi melibatkan semua unsur.
Pasalnya, di balik stunting itu ada banyak persoalan diantaranya kemiskinan, pernikahan anak, tempat tinggal tak layak, pendidikan rendah. Sehingga hal-hal ini yang dikomunikasikan seperti apa langkah penanganan persoalan ini tahun depan. (her)
