spot_img
Kamis, Februari 19, 2026
spot_img
BerandaBIMATekan Keterbatasan Fiskal, Bupati Bima Jemput Dukungan Pusat untuk Infrastruktur dan Layanan...

Tekan Keterbatasan Fiskal, Bupati Bima Jemput Dukungan Pusat untuk Infrastruktur dan Layanan Dasar

Bima (Suara NTB) – Keterbatasan fiskal yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2026 mendatang tidak membuat Pemerintah Kabupaten Bima tinggal diam. Bupati Bima Ady Mahyudi justru memilih langkah proaktif dengan melakukan safari koordinasi ke sejumlah kementerian di Jakarta untuk mengamankan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S., M.Si., menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi strategi pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dan layanan dasar tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

“Bupati menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Karena itu, beliau turun langsung menjajaki dukungan pusat agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani,” ujar Suryadin, Sabtu (13/12/2025).

Safari koordinasi tersebut berlangsung sepanjang akhir pekan dan menyasar sejumlah kementerian strategis. Agenda dimulai dengan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Jumat (12/12/2025). Rombongan Bupati Bima diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary.

Menurut Suryadin, dalam pertemuan itu Bupati memaparkan kondisi fiskal daerah sekaligus menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Bima ke depan. Fokus utama pembahasan diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Bupati menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menjemput peluang pendanaan dan memperjuangkan program strategis daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, safari kementerian ini merupakan tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar Oktober lalu. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah diminta mempertajam usulan agar lebih terukur dan siap dieksekusi.

Dalam audiensi di Bappenas, Bupati Bima mengajukan sepuluh usulan prioritas strategis yang dinilai mendesak. Usulan itu meliputi perbaikan dan pembangunan jembatan yang terdampak banjir, peningkatan kualitas ruas jalan penghubung antarwilayah, serta pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan di RSUD Sondosia.

“Bupati menekankan pentingnya menjaga konektivitas wilayah dan meningkatkan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, karena dua sektor itu sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Suryadin.

Ia menyebutkan, Bupati berharap advokasi yang dilakukan secara intensif ini dapat berujung pada dukungan konkret dari pemerintah pusat. “Pesan Bupati jelas, yang dibutuhkan daerah bukan sekadar program di atas kertas, tetapi manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Bima,” ujarnya.

Dalam safari tersebut, Bupati Bima didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, ST., M.T., Kabid P4 Bappeda Hasanuddin, S.T., serta Direktur RSUD Sondosia dr. Firman, MPH. Kehadiran tim teknis ini, kata Suryadin, untuk memastikan pembahasan program dilakukan secara detail dan berbasis data lapangan.

Usai dari Bappenas, Bupati Bima melanjutkan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta sejumlah kementerian lain yang relevan dengan kebutuhan daerah.

“Melalui langkah ini, Bupati ingin memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bima tetap bergerak maju meskipun ruang fiskal terbatas,” tutup Suryadin. (hir)

IKLAN

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
IKLAN




VIDEO