Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar pada APBD 2026 untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan semesta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Senin (15/12/2025), Bupati menandatangani kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra, terutama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Ia menyoroti komitmen Baznas yang bersedia menyiapkan pembiayaan iuran JKN bagi 1.000 peserta dari kalangan masyarakat kurang mampu.
“Khususnya kepada Ketua Baznas Lombok Timur yang berkomitmen menyiapkan pembiayaan untuk 1.000 peserta JKN dari kalangan kurang mampu. Apresiasi juga kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pusat layanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan terbaik,” ucap Bupati Haerul.
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Menjaga dan meningkatkan angka kepesertaan JKN harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Untuk memastikan program bantuan tepat sasaran, Bupati memerintahkan Dinas Sosial setempat agar terus memverifikasi dan mengutamakan akurasi data penerima manfaat.
Menurutnya,.mempertahankan dan meningkatkan angka kepesertaan harus diiringi dengan kualitas pelayanan yang prima. “Saya minta Dinas Sosial untuk memastikan akurasi data sasaran, agar bantuan pembiayaan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) di Lombok Timur, menjamin proteksi kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.
Saat ini, tercatat masih ada lebih dari 95 ribu data desil I sampai 5 masyarakat Lotim diminta Bupati dapat kembali ditanggung pusat. Bupati Lotim, Haerul Warisin, menyampaikan harapannya agar seluruh data tersebut dapat sepenuhnya diambil alih oleh pusat. “Mudah-mudahan nanti yang 95 ribu semua semuanya bisa kembali ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Jika tidak, maka anggaran yang kita siapkan bisa lebih dari Rp 100 miliar,” kata Bupati.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, menjelaskan bahwa alokasi sementara senilai Rp 60 miliar tersebut diperkirakan cukup untuk membiayai iuran sekitar 224 ribu peserta selama enam bulan. Dana Rp 60 miliar ini cukup untuk enam bulan. Nanti sambil berproses, Pemda akan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan setahun kemudian.
Elly menyatakan, Pemkab Lotim saat ini sedang mengupayakan agar pembayaran iuran untuk kelompok desil 1-5 yang dibiayai APBD dapat dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN. “Sisanya atau kekurangan yang tidak ditanggung pembayarannya oleh Pemerintah pusat, akan kembali dianggarkan oleh Pemkab Lotim, melalui APBD perubahan,” ujarnya.
Hingga akhir 2025, total kepesertaan JKN di Lotim telah mencapai 98,8 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,86 persen. Mempertahankan angka keaktifan di atas 80 persen disebut Elly sebagai tantangan terberat. “Tantangan lainnya ialah bagaimana memastikan kecukupan anggaran dan menyediakan layanan yang semakin baik,” imbuhnya.
Bupati menyepakati bahwa tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan angka kepesertaan diiringi dengan kualitas pelayanan yang prima. Nota kesepahaman yang ditandatangani diharapkan menjadi landasan untuk sinkronisasi program dan optimalisasi layanan JKN, sehingga menjamin lebih banyak warga terlindungi oleh sistem kesehatan nasional.
Elly Widiani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk pusat layanan kesehatan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (rus)
