Mataram (suarantb.com) – Di usia yang menginjak 67 tahun ini, NTB masih menemukan sejumlah persoalan, utamanya dalam upaya pengembangan sektor pariwisata. Apalagi NTB, seperti provinsi lain tengah menghadapi tantangan dan tekanan mulai dari kebijakan efisiensi hingga pemotongan transfer dari pusat.
Kebijakan tersebut tentu berimbas kepada kebijakan daerah, khususnya dalam upaya pengembangan sektor pariwisata daerah. Pengembangan sektor ini dinilai penting, pasalnya potensi pariwisata di NTB cukup besar dan luas.
Pengamat Pariwisata asal Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr. Drs. I Putu Gede, M.Par., pada Selasa (16/12/2025), mengatakan, kebijakan efisiensi dan pemotongan TKD dapat memengaruhi upaya pembangunan pariwisata di NTB.
Ia memperkirakan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh NTB imbas kebijakan pusat ke daerah.
Pertama berkaitan dengan pelestarian alam yang menjadi salah satu basis pariwisata di NTB. Upaya pelestarian ini penting untuk melindungi alam dan juga menjaga basis pariwisata itu sendiri. “Semua itu bukan tidak butuh dana yang terkait dengan pelestarian alam,” ujarnya.
Kedua menyangkut soal pelestarian budaya. Sektor budaya menurut Putu, juga menjadi potensi lain dari pariwisata di NTB. Banyak pariwisata yang bertumpu pada budaya, seperti desa wisata dan destinasi kebudayaan lainnya.
Ketiga terkait pengembangan sektor pariwisata buatan, seperti Sirkuit Mandalika. Sektor pariwisata ini juga memegang peranan besar dalam menggaet wisatawan domestik maupun mancanegara. “Jadi ada tiga (lini) itu yang harus diperhatikan,” tekannya.
Putu menerangkan, pengembangan tiga lini itu diharapkan dapat menjadi upaya meningkatkan kualitas pariwisata NTB ke depan.
“Di dalam alam, budaya, dan buatan itu pasti mengarah ke pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif,” terangnya. Penguatan Pendidikan Pariwisata Jadi Upaya Kembangkan Pariwisata di NTB
Dengan potensi yang luar biasa, menurut Putu, NTB seharusnya mengembangkan sektor pariwisata, tanpa menafikan sektor lain.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pariwisata adalah dengan mendorong pendidikan pariwisata itu sendiri.
Menurut Putu, perhatian pemerintah terhadap lini pendidikan pariwisata ini tergolong kecil dibanding pendidikan sektor lain.
“Padahal penyumbang terbesar untuk tatanan global itu adalah pariwisata,” terangnya.
Putu mencontohkan bagaimana STP Mataram yang telah berulang kali mengirim lulusannya bekerja di luar negeri. Dengan demikian, selain mengandalkan tiga lini di atas, sektor pendidikan pariwisata juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. “Pendidikan itu perlu didorong lebih,” ujarnya.
Sebagai daerah MICE dunia, NTB diharapkan dapat menjadi aktor sentral dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia.
Upaya tersebut dapat melalui peningkatan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, potensi pariwisata di NTB dapat menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif. (sib)
