Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawamemastikan sertifikasi lahan seluas 2 hektare untuk merealisasikan pembangunan Dermaga Ai Bari, yang berada di Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara terus berproses.
“Lahannya sudah siap sekitar 2 hektare, penyiapan lahan itu bersamaan dengan pembukaan akses jalan Samota yang saat ini tersisa hanya 1,2 kilometer yang masih belum dikerjakan,” kata Asisten II Setda, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Suharmaji melanjutkan, usulan pembangunan dermaga tersebut sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Tetapi belum adanya kejelasan status dermaga dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga pembangunannya belum bisa terealisasi.
“Memang kendala utama kemarin di status dermaga, tetapi baru-baru ini Kemenhub sudah menetapkan status pelabuhan tesebut sebagai pengumpan dan itu sudah final,” ucapnya.
Keberadaan dermaga ini dihajatkan untuk pengembangan sektor pariwisata termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Apalagi dermaga ini berada di segitiga emas sektor pariwisata di Pulau Sumbawa, Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Geopark Tambora di Kabupaten Dompu (Samota).
“Lokasi dermaga ini sangat strategis untuk mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota dan kami akan terus mendorong agar dermaga ini bisa segera dibangun,” harapnya.
Bahkan sudah banyak investor yang mulai membangun komunikasi untuk melakukan investasi di kawasan Samota. Tentu pemerintah berharap investasi yang dilakukan nantinya bisa memenuhi SOP yang ditetapkan pemerintah yakni memelihara lingkungan.
“Kami tetap welcome terhadap investasi di kawasan Samota, tetapi kami mendorong mereka untuk menjaga alam dan lingkungan. Jika mereka tidak bisa maka izinnya tidak akan kita berikan,” ujarnya.
Disinggung terkait kebutuhan anggaran, Suharmaji mengaku masih proses penyusunan master plan sehingga belum terlihat anggaran yang dibutuhkan. Dari Master Plan tersebut juga nantinya bisa dilihat kewenangan dari pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten akan bertanggung jawab di sektor mana saja.
“Kita targetkan tahun ini master plan tersebut rampung sehingga kita bisa tahu kebutuhan anggarannya dan siapa yang akan bertanggung jawab sesuai porsi (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten),” pungkasnya. (ils)
