Giri Menang (suarantb.com) – Pemprov NTB resmi meluncurkan Program Desa Berdaya di Desa Kebon Ayu, Gerung, Lombok Barat, pada Selasa, 16 Desember 2025. Program Desa Berdaya menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB untuk mencapai tiga program prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata berkelas dunia.
Desa Berdaya terbagi dalam 20 tema, termasuk desa mandiri pangan untuk ketahanan pangan mandiri, desa wisata maju untuk pengembangan wisata berkelas dunia. Ada juga desa inklusi, desa ekspor, desa sehat bebas stunting, desa hijau bebas sampah, desa belajar, dan beberapa lainnya.
Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, membeberkan alasan terbentuknya Desa Berdaya. Menurutnya, momentum pembangunan desa saat ini merupakan salah satu pilihan terbaik, seiring komitmen kuat pemerintah provinsi hingga daerah untuk sama-sama memajukan NTB.
Ia mencontohkan kebijakan Bupati Lombok Barat yang mengalokasikan anggaran hingga Rp1 miliar per desa. Dalam konteks itulah Program Desa Berdaya terbentuk. Ia menekankan, Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah provinsi, melainkan gerakan bersama lintas sektor.
“Desa Berdaya sama sekali bukan program. Ini adalah sebuah gerakan. Milik kita bersama, dari pusat, provinsi, kabupaten, desa, swasta, NGO, sampai masyarakat,” ujarnya.
Adapun selama 10 bulan terakhir, NTB mencatat penurunan angka kemiskinan sejak kuartal II 2025. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 11,78 persen. Penurunan tersebut utamanya terjadi di wilayah pedesaan sebab masifnya program pembangunan berbasis desa yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah.
“Di kuartal ke-2 ini alhamdulillah kemiskinan sudah mengalami penurunan. Dari 11,91 persen kini menjadi 11,78 persen. Ada pergerakan, ada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Namun demikian, ia menyoroti munculnya fenomena baru, yakni penurunan kemiskinan di pedesaan yang tidak diikuti wilayah perkotaan. “Kemiskinan di pedesaan turun, sementara kemiskinan perkotaan justru naik. Ini fenomena baru,” lanjutnya.
Menurutnya, penurunan kemiskinan desa tidak lepas dari kebijakan berbasis desa, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditas pangan yang dinilai tertinggi sepanjang sejarah republik. Harga beras ditetapkan Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, sehingga meningkatkan pendapatan petani.
Selain itu, program optimalisasi lahan turut menekan biaya produksi. Di NTB, optimalisasi lahan telah dilakukan di lebih dari 10.700 hektare lahan pertanian, memungkinkan petani meningkatkan intensitas panen dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Perbaikan distribusi pupuk subsidi juga membuat biaya produksi semakin efisien.
“Biaya turun, harga naik. Akibatnya nilai tukar petani naik, dari 123 sekarang sudah menjadi 128,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Iqbal juga menyinggung pengalaman masa lalu masuknya berbagai lembaga internasional ke NTB tanpa orkestrasi yang kuat, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan. Karena itu, pemerintah provinsi mengambil peran sebagai orkestrator agar program dan pembiayaan lintas pihak dapat disinkronkan.
Saat ini, NTB masih memiliki 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan penanganan 40 desa per tahun mulai 2026, sehingga seluruh desa dengan kemiskinan ekstrem dapat ditangani sebelum 2029.
“Harapan kita, kemiskinan ekstrem yang sekitar 2 persen ini bisa kita hilangkan di tahun 2029,” ucapnya.
Ke depan, berbagai program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berbasis desa. Kondisi ini dinilai membuka peluang besar bagi desa untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, mengatakan program Desa Berdaya sejalan dengan program sejahtera dari desa milik Lombok Barat. Dengan kesamaan program ini, Lombok Barat mengaku katanya lebih mudah mengintervensi program Gubernur NTB tersebut. Termasuk dengan menuntaskan kemiskinan ekstrem yang ada di daerah.
“Sekarang sedang sensus data kemiskinan untuk menuntaskan penduduk miskin di Lombok Barat. Jadi, suksesnya suatu program bagaimana kita bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Program desa ini untuk membangun desa, dari desa untuk desa dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Dukcapil (DPMPD Dukcapil) sekaligus Mitra Program Desa Berdaya, Lalu Hamdi, menyatakan peluncuran ini melibatkan 144 pendamping desa berdaya, setelah mereka mendapatkan pelatihan pendidikan di desa sasaran sehingga memahami tugas-tugas teknis yang akan dijalankan.
Seperti, melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Data awal diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan basis DTSEN serta kelompok Desil 1 dan Desil 2. Seluruh data tersebut akan diperiksa secara detail, by name by address, untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Pendamping akan mengecek langsung kondisi rumah tangga sesuai data Desil. Supaya intervensinya tepat. siapa orangnya, di mana rumahnya, dan apa bentuk kegiatan pemberdayaannya,” jelasnya.
Pendamping juga diwajibkan memahami potensi ekonomi setiap desa yang dapat dikembangkan yang akan menjadi sumber pendapatan untuk keluar dari kemiskinan ekstrem. “Pemerintah akan menginventarisasi seluruh potensi tersebut. Mulai dari pertanian, kerajinan, peternakan, hingga usaha kreatif setempat,” katanya.
Selanjutnya pendamping akan melakukan pendalaman minat, pengalaman, dan keahlian anggota rumah tangga sasaran. Mereka akan membantu menyusun rencana usaha. Mulai dari biaya, kemampuan pengelolaan, hingga analisis keberlanjutan.
Desa Berdaya Terbagi Jadi Dua
Desa Berdaya di NTB terbagi menjadi dua, yaitu Desa Berdaya tematik dan Desa Berdaya transformatif. Desa Berdaya tematik menyasar seluruh desa yang ada di NTB. Sementara desa berdaya transformatif membutuhkan intervensi khusus karena fokus pada penanganan 106 desa miskin ekstrem di NTB.
Di tahap pertama, Desa Berdaya transformatif menyasar 40 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Di Kota Mataram, tercatat ada empat desa di antaranya yaitu Jempong Baru, Mandalika, Bintaro, dan Pagutan Timur. Di Kabupaten Lombok Utara ada Desa Senaru, Malaka, Gumantar, Bayan, dan Sigar Penjalin. Di Lombok Barat ada Buwun Mas, Taman Ayu, Batu Mekar, Batu Putih, dan Mekar Sari.
Di Lombok Tengah ada Desa Barabali, Banyu Urip, Bangket Parak, Pemepek, Ungge, Kelebuh, dan Mangkung. Selanjutnya, di Lombok Timur ada Tetebatu, Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di Sumbawa ada Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Lape. Di KSB ada Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.
Kemudian, di Dompu ada Desa Sori Tatanga, dan Saneo, di Bima ada Desa Nipa dan Mbawa. Serta di Kota Bima asa Jatibaru dan Ntobo. (era/*)
