Giri Menang (suarantb.com) – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat hingga tanggal 3 Desember mencapai Rp2,5,miliar lebih atau 81,82 persen dari target Rp3,07 miliar. Capaian ini merupakan uang tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Kepala Dishub Lobar Baiq Yeni S Ekawati mengatakan bahwa tahun ini per 3 Desember realisasi PAD mencapai Rp2,5 miliar lebih dari target Rp3 miliar lebih. “Capaian PAD 81,82 persen atau Rp2,5 miliar dari target Rp3 miliar lebih. Ini tertinggi selama beberapa tahun terakhir,”sebut Baiq Yeni, Jumat (19/12/2025).
Dari data time series capaian PAD Dishub selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2022 realisasi PAD Rp1,46 miliar atau 57,18 persen dari target Rp2,5 miliar lebih.
Tahun 2023, dari target Rp5,2 miliar lebih terealisasi hanya Rp1,97 miliar atau 37,97 persen. Capaian yang hampir sama pada tahun 2024, kendati target diturunkan menjadi Rp4,6 miliar hanya terealisasi Rp1,7 miliar atau 37 persen lebih. Realisasi tiga tahun sebelumnya tidak pernah mencapai Rp2 miliar. “Tapi sekarang sudah Rp2,5 miliar,”sebutnya. Ia mengklaim dalam jangka waktu ia menjabat capaian PAD ini bisa lebih signifikan.
Dalam meningkatkan PAD ini pihaknya melakukan inovasi dalam pembenahan sistem tata kelola, dengan menerapkan sistem informasi pelabuhan, lapak dan parkir. Pihaknya melakukan rekonsiliasi setiap hari Jumat, dari hasil pungutan juru parkir dan juru pemungut yang terlapor direkon dan didata dicocokkan untuk mengurangi kebocoran.
Hal senada disampaikan Sekretaris Dishub Lobar Nanda Kurniawan. Menurutnya, dari target Rp3 miliar telah tercapai Rp2,5 miliar. “Dan ini sedang (terus) berjalan, mudah-mudahan bisa mencapai 90 persen,”kata Nanda menambahkan sembari mengatakan capaian ini tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Beberapa strategi yang dilakukan pihaknya mendorong semua jajaran Kabid hingga bawah bergerak memaksimalkan PAD dari beberapa sumber seperti retribusi Pelabuhan, parkir dan sewa lapak.
Dari beberapa sumber PAD ini, yang paling tinggi realisasinya adalah retribusi parkir tepi jalan umum yang mencapai Rp1,6 miliar dari Rp1,9 miliar. “Kita perbanyak lagi (titik parkir),” imbuhnya.
Pihaknya terus mencari atau mengidentifikasi titik potensi parkir ini. Pihaknya berhasil menambah titik parkir dari yang sebelumnya tidak tercatat. Sehingga terjadi penambahan titik parkir ini.
Selain itu pihaknya memaksimalkan parkir di ritel modern. Pihaknya juga mereview masing-masing titik potensi ramai yang akan disasar. Termasuk parkir di pasar dan mengontrol secara intensif. Sebab dari retribusi parkir yang masuk saat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dimana parkir pasar itu per bulan sekitar Rp7 juta, “itu makanya kami mau review,” ujarnya.
Menurut kalau saja sehari dari satu pasar ada enam petugas bisa memperoleh Rp300 ribu, maka bisa diperoleh Rp9 juta per bulannya. Nanda sangat mendukung rencana Bupati menempatkan satu personel Satpol PP di masing-masing untuk membantu memantau atau mengawasi capaian pendapatan di pasar. (her)
