EMPAT bulan lebih sejak SE Gubernur tentang Moratorium BPP terbit pada Rabu (17/9/2025), sekolah tidak lagi memiliki pemasukan tambahan selain dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Keberadaan BPP dinilai penting untuk sekolah, khususnya untuk penganggaran program ekskul, gaji tugas tambahan guru, bahkan untuk gaji pokok guru honorer.
Namun, sejak diberhentikan September lalu, sekolah kesulitan membiayai kebutuhan sekolah yang tidak ter-cover dana BOS. Bahkan, tidak sedikit sekolah terpaksa meniadakan sejumlah ekskul andalan mereka.
Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah SMA/SMK/SLB di NTB bersabar dan menunggu keputusan mengenai keberlanjutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Arifin, S.H., M.H., belum lama ini menyampaikan bahwa kondisi ini tak lepas dari kebijakan efisiensi.
“Kita sudah sampaikan ke teman-teman ini (kepala sekolah) ya bersabarlah. Semua mulai dari tingkat pusat hingga daerah ini kan disuruh efisiensi,” ujarnya.
Ia tak menafikan, kesulitan sekolah imbas adanya kebijakan penundaan skema BPP. Pasalnya, tidak semua program sekolah yang tidak dapat dibiayai dana BOS.
“Ini kalau mau jujur, banyak sekali pembiayaan-pembiayaan itu belum ter-cover di dana BOS. Mau gimana lagi kalau tidak ada sumber lain,” tuturnya.
Ia mencontohkan, siswa yang ikut serta dalam olimpiade atau kejuaraan di luar daerah menuntut biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan itu biasanya memakai dana BPP.
“Jadi nanti, agar sekolah-sekolah ini tidak khawatir anak-anak ini tidak ada yang berprestasi terkait dengan olimpiade atau bidang olahraga atau seni lainnya, inilah makanya teman-teman dari Kepsek itu tetap membutuhkan BPP ini,” terangnya.
Ia menambahkan, apapun nama atau jenisnya, yang terpenting sekolah memiliki pemasukan untuk membiayai program dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. “Lebih bagus lagi kalau ada dana BOS daerah (BOSDA) seperti dari beberapa provinsi lain itu kan sudah diberikan BOSDA,” kata Arifin.
Namun, skema BOSDA ini kembali kepada kemampuan fiskal daerah. Sementara, saat ini daerah jelasnya, sedang mengalami kesulitan.
“Saya yakin kalau sudah normal fiskal daerah, Pak Gubernur tidak mungkin tidak memikirkan biaya pendidikan ini,” tandasnya. (sib)
