Mataram (suarantb.com) – Bawaslu NTB terus menunjukkan kinerja terbaik dalam mengawal proses demokrasi di wilayah Provinsi NTB. Usaha dan kerja keras tersebut mendapat apresiasi dari Bawaslu RI dengan mendapatkan penghargaan sebagai terbaik II dari seluruh Provinsi se Indonesia dalam pengawasan partisipatif.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dukungan berbagai mitra strategis.
“Penghargaan ini bukan capaian individu, melainkan hasil dari kebersamaan, komitmen, dan konsistensi seluruh jajaran Bawaslu NTB dalam memperkuat pengawasan partisipatif,” ucap Hasan melalui keterangan tertulis yang diterima Suara NTB pada Senin (22/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi pencegahan yang terus diperkuat oleh Bawaslu NTB melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan komunitas, pemuda, media, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat lainnya.
Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi program, keberlanjutan kegiatan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi publik. “Pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan pengawas. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi,” ungkapnya.
Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu NTB mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
Bawaslu NTB menilai bahwa capaian ini menjadi penguat sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program pencegahan dan partisipasi masyarakat, agar pengawasan pemilu tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis kesadaran publik, khususnya di NTB.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kerja pencegahan dan pendidikan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif dengan dinamika masyarakat,” tegasnya.
Capaian tersebut juga mencerminkan konsistensi Bawaslu NTB dalam menjadikan pengawasan partisipatif sebagai instrumen pencegahan pelanggaran pemilu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada edukasi publik dan penguatan kesadaran masyarakat sejak dini.
Bawaslu NTB selama ini secara aktif mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, media, serta lembaga pendidikan. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hasan Basri menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan terus menjadi prioritas Bawaslu NTB ke depan, seiring dengan dinamika kepemiluan yang semakin kompleks dan menuntut kehadiran pengawasan yang responsif.
“Ke depan, kami akan terus memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, dengan tetap mengedepankan prinsip pencegahan, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dapat terus terjaga, sehingga proses demokrasi di NTB berjalan secara berintegritas,” pungkasnya. (ndi)
