Tanjung (suarantb.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mendorong instansi teknis – BPBD dan Dikbudpora KLU untuk berkolaborasi menyusun langkah edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Bupati memandang upaya pencegahan, menghadapi dan penanganan pascabencana sedianya mulai diketahui oleh masyarakat sejak usia dini.
“BPBD kita dorong tetap aktif untuk melakukan mitigasi, edukasi kebencanaan masuk di sekolah-sekolah,” kata Najmul, Senin (22/12/2025).
Ia menerangkan, Pemda Lombok Utara perlu mengambil langkah taktis dan strategis untuk menyiapkan warga Lombok Utara, khususnya di kalangan siswa agar lebih siap mental dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Dirinya tidak berharap bahwa suatu saat bencana akan terjadi. Tetapi, jika peristiwa itu harus terjadi, maka setidaknya masyarakat tahu langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) KLU tahun 2021-2026, mencatat terdapat 11 ancaman bencana dari 13 jumlah total ancaman bencana di Indonesia. Meliputi, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta epidemi dan wabah penyakit.
Sebagai daerah yang tidak lama terpapar gempa, yakni pada tahun tahun 2018, Bupati menilai ancaman kejadian serupa bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh.
“Kita perlu menyiapkan anak-anak kita, siapkan mentalnya. Sekiranya terjadi, ya saya sih tidak berharap akan terjadi, tetapi seandainya terjadi, kita sudah menyiapkan diri. Jangan sampai saat bencana datang, kita baru belajar, itu juga tidak tepat,” tandasnya.
Sementara, Kepala Pelaksana BPBD KLU H. M. Zaldy Rahadian, ST., MT., tak membantah potensi bencana di Lombok Utara relatif lengkap. Dari 11 potensi bencana yang ada, diakuinya, membutuhkan kesiapan seluruh masyarakat untuk menghadapi kemungkinan potensi tersebut.
Ia menyatakan, salah satu yang juga menjadi ciri khas ancaman bencana di KLU adalah tingginya pengaruh dari kelerengan wilayah, di mana hanya sedikit area yang datar (flat) atau layak dimukimi masyarakat. Kondisi ini berpengaruh terhadap potensi kejadian bencana, seperti longsor dan banjir bandang.
“Beberapa catatan dari hasil kajian yang sudah kita lakukan di antaranya, tingginya jumlah keterpaparan penduduk untuk beberapa jenis ancaman bencana. Ancaman longsor juga akan berdampak pada ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan ancaman tinggi longsor. Hal ini terlihat pada hasil overlay peta lokasi pemukiman masyarakat dengan data spasial ancaman bencana longsor itu. Selain ancaman longsor, juga ditemukan tingginya pemukiman pada daerah sekitar sempadan sungai yang berpotensi untuk terjadinya banjir bandang,” papar Kalak BPBD.
Melihat potensi bencana dengan tingkat kerugian yang tinggi, pihaknya menilai arahan Bupati untuk mengedukasi masyarakat mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA, cukup penting untuk dilakukan. Namun demikian, perlu komunikasi lebih lanjut dengan instansi teknis – Dikbudpora agar pelaksanaan edukasi dapat dilakukan sesuai tupoksi dinas. (ari)
