BAPPEDA NTB bersama Bappeda kabupaten/kota se-NTB mendorong adanya penguatan sinergi dan kolaborasi dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2026 hingga 2029. Langkah ini dinilai penting di tengah semakin terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si., mengatakan, dalam menghadapi kekurangan fiskal, Bappeda 10 kabupaten/kota didorong untuk membuat adanya inovasi dan strategi untuk memastikan pembangunan lima tahun ke depan dapat terlaksana.
“Raker tadi menyepakati semua Bappeda se NTB merumuskan strategi dan inovasi untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang memungkinkan untuk tetap berikhtiar mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” ujarnya saat Raker Bappeda se-NTB di Aruna Senggigi, Selasa, 23 Desember 2025.
Penguatan sinergi tersebut tidak hanya mencakup penyelarasan kebijakan, tetapi juga sinkronisasi jadwal penyiapan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun, perlu diselaraskan agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Dalam konteks ini, Bappeda memiliki peran strategis sebagai penggerak atau orchestrator pelaksanaan program prioritas daerah. Oleh karena itu, seluruh Bappeda di NTB perlu menyamakan strategi dan langkah konkret dalam mengakselerasi capaian pembangunan, baik yang menjadi prioritas nasional maupun daerah.
“Selain mensinkronkan jadwal-jadwal penyiapan dokumen rencana pembangunan daerah (Dokrenda) dimana Dokrenda Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama RKPD yang disusun setiap tahun perlu penyelarasan dan upaya pencapaian target-target pembangunan yang sudah ditetapkan dapat dicapai,” jelasnya.
Pengurangan dana transfer ke daerah dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan anggaran yang direncanakan dalam RKPD dengan kemampuan pendanaan yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi tersebut menuntut Bappeda untuk lebih inovatif dalam mengawal pencapaian target pembangunan.
Melalui rapat kerja yang digelar, seluruh Bappeda se-NTB menyepakati perlunya pengembangan inovasi serta penggalangan dukungan kemitraan guna mencari sumber pendanaan alternatif. Upaya ini dilakukan agar program-program pembangunan tidak terhambat dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap dapat dicapai.
Kendati adanya pengurangan transfer, Iswandi menegaskan program prioritas, terutama Desa Berdaya dapat tetap terlaksana. Desa Berdaya sebagai salah satu program yang akan membawa NTB mencapai target dalam RPJMD.
“Desa Berdaya disebut sebagai suatu gerakan bersama, jadi mesti dapat dilaksanakan untuk akselerasi penurunan kemiskinan. Seluruh sumber pendanaan dioptimalkan,” ungkapnya.
Untuk berjalannya program Desa Berdaya, program ini tidak hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi juga 10 kabupaten/kota di NTB. “Itu yang kita harapkan sehingga kita mengajak semua kabupaten/kota juga memberi atensi,” pungkasnya. (era)
