KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST, menilai persoalan utama yang masih dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram bukan semata-mata pada kualitas produk, melainkan pada aspek pemasaran yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Irawan menyampaikan, klaim bahwa produk lokal Mataram sudah mampu bersaing perlu dilihat secara lebih objektif dan terukur. Menurutnya, tidak semua produk lokal berada pada level yang sama dalam hal daya saing, sehingga perlu data dan persentase yang jelas untuk menggambarkan kondisi riil UMKM di lapangan.
“Kalau kita bicara kualitas produk lokal yang dianggap sudah bisa bersaing, di satu sisi mungkin itu benar untuk beberapa produk. Tapi harus dilihat secara menyeluruh, berapa persen sebenarnya produk kita yang sudah bisa bersaing, dan bersaingnya itu di mana,” ujar Irawan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 29 Desember 2025
Ia menegaskan, kendala pemasaran merupakan masalah klasik UMKM yang sudah terjadi sejak lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil peran lebih besar, tidak sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam membuka akses pasar bagi produk-produk lokal.
Salah satu bentuk fasilitasi yang dinilai penting adalah mendorong masuknya produk lokal ke jaringan ritel modern dan minimarket yang kini menjamur di Kota Mataram. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa produk UMKM lokal masih sangat minim mengisi etalase ritel modern tersebut.
“Minimarket sekarang sudah banyak di Mataram, tapi produk lokal kita sendiri masih sangat minim bisa masuk ke sana. Padahal itu salah satu pasar potensial,” kata politisi PKS ini.
Irawan juga menyinggung pentingnya penguatan regulasi daerah dalam melindungi dan mendorong produk lokal. Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan regulasi terkait perlindungan produk lokal, bahkan perlindungan pekerja lokal, namun perlu keseriusan lebih lanjut dalam implementasinya.
“Perda perlindungan produk lokal itu sudah pernah kami usulkan. Tinggal bagaimana ini benar-benar diseriusi ke depan, tidak hanya ada di atas kertas,” tegas anggota dewan dua periode ini.
Terkait berbagai program pembinaan, pemasaran, dan branding UMKM yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Perinkop UKM, Irawan mengingatkan agar program-program tersebut tidak hanya bersifat administratif atau sekadar laporan kegiatan.
Menurutnya, Komisi II DPRD kerap menerima penjelasan bahwa setiap permasalahan UMKM sudah memiliki program. Namun, yang menjadi persoalan adalah sejauh mana program tersebut benar-benar berdampak terhadap target yang dituju.
“Ketika ditanya, OPD selalu menyampaikan, ‘kami sudah punya program’. Tapi yang perlu kita lihat adalah dampaknya. Indikator kinerjanya seperti apa, targetnya siapa, dan sejauh mana hasilnya bisa dirasakan oleh pelaku UMKM,” ujar Irawan.
Ia menilai, tanpa indikator kinerja yang jelas, program pemerintah akan terlihat “blur” dan sulit diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian dari setiap pelaksanaan program.
Irawan juga menanggapi rencana pemanfaatan halaman kantor pemerintah sebagai pusat pameran produk UMKM. Meski mengapresiasi inovasi tersebut, ia menekankan bahwa efektivitasnya tetap harus diuji secara nyata. (fit)
