BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini segera memberlakukan kartu Sejahtera dari Desa. Saat ini pihaknya sedang menyusun bagaimana kebijakan ini bisa dilaksanakan tahun depan. Dalam kartu ini terintegrasi semua program bantuan pada masyarakat tak mampu bagi masyarakat Lombok Barat.
Bupati mengatakan untuk kesiapan data saat ini progres verifikasi dan validasi telah mencapai 78 persen. Ditarget pada tanggal 31 Januari 2026 verval ini sudah final. Mengacu data ini nanti akan dibuat menjadi Lobar Satu Data, sehingga seluruh masyarakat Lobar, begitu NIK-nya muncul menggunakan satu kartu. Semua anggota keluarga akan tampak (terekam) dan jenis bantuannya dalam kartu ini. “Kartu ini dipergunakan (terintegrasi) untuk semuanya jenis bantuan,” katanya, Selasa 30 Desember 2025
Umpamanya, kata Bupati, ketika ada warga, masuk data miskin dan memiliki tiga anak. Anak-anaknya ini baru sekolah Tingkat SD dan SMP. Semua bantuan yang diperoleh anak-anak ini di sekolah akan terekam dalam kartu tersebut. Sehingga kalau ada kebutuhan, misalnya mau berobat, tinggal klik kartu itu tersebut. “Nama kartunya “Sejahtera dari Desa’’. Semua bantuan terakumulasi di sini, ini cita-cita saya,” tegasnya.
Termasuk, program Baznas yang mau masuk menangani warga miskin akan berbasis pada data tersebut. Contohnya, diintervensi dari sisi ekonomi. Nantinya akan dievaluasi, sejauh mana dampak program ini. Apakah warga ini berhasil keluar dari kemiskinan atau tidak.
LAZ menargetkan secepatnya kartu itu bisa direalisasikan. Pihaknya pun bekerja keras menyusun kebijakan ini bisa dilaksanakan tahun depan. Diakui LAZ tantangan berat untuk mensinergikan semua OPD dalam satu Big Data. Namun ia akan berjuang merealisasikan itu, sebab ini adalah menjadi satu model di Indonesia mengintegrasikan semua kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam satu kartu. Terlebih tantangan beratnya juga penanganan kemiskinan ekstrem.
Sehingga menurutnya langkah ini pun dilakukan pihaknya, karena tiap tahun anggaran untuk penanganan kemiskinan ini besar. Tetapi akumulasi dari data BPS, penurunan kemiskinan tidak sampai 1 persen mampu diturunkan. “Kan ada sesuatu gitu, saya anggap big data-nya yang salah. (her)
