Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota dewan. Bimtek tersebut dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan kapasitas dan kualitas Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Sekretaria DPRD NTB, Hendra Saputra menerangkan bahwa bimtek yang diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota dewan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi yang membahas isu strategis, mulai dari penguatan peran DPRD dalam kebijakan sosial dan ekonomi, komunikasi publik yang efektif dan empatik, hingga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di NTB.
“Materi disampaikan secara komprehensif untuk memperkaya perspektif anggota Dewan dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Juga materi dalam melakukan komunikasi publik,” ungkap Hendra.
DPRD memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, karena memiliki peran yang sangat setrategis yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawas. Bagaimana ketiga fungsi tersebut dapat berjalan efektif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat NTB.
“Dalam sesi analisis kebijakan sosial dan ekonomi, disoroti pentingnya peran DPRD agar tidak hanya menjadi penyetuju anggaran, tetapi mampu berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik,” jelasnya.
Dalam hal fungsi anggaran, peran DPRD sangat setrategis sekali untuk memastikan kebijakan program dan anggaran berpihak dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat penting anggota dewan memiliki kemapuan yang cukup dalam perumusan kebijakan anggaran.
“Selain itu, penguatan kapasitas analisis fiskal, sosial, dan ekonomi dinilai penting agar pembahasan APBD tidak bersifat formalistik, melainkan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Hendra.
Terakhir dalam selain tiga fungsi utama tersebut, anggota dewan juga memiliki tugas politik untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Sehingga kemampuan komunikasi bagi anggota dewan sangat penting agar apa yang menjadi kepentingan masyarakat yang diwakilinya
“Kemampuan komunikasi publik menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan empatik bagi anggota DPRD sebagai representasi rakyat. Anggota Dewan didorong untuk memahami karakter dan kebutuhan masyarakat, membangun relasi yang setara, serta menyampaikan kebijakan dengan pendekatan yang humanis agar terbangun kepercayaan publik,” pungkasnya. (ndi)
