Selong (Suara NTB)- Prevalensi stunting di Lotim sesuai hasil Survei Kesehatan Nasional (SKI) 33 persen. Sementara berdasarkan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 15,9 persen. Prevalensi tersebut terbanyak kedua setelah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam rapat koordinasi stunting di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (30/12) kemarin, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya penguatan kinerja Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) melalui perencanaan yang matang dan data yang akurat. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi stunting yang digelar untuk menyusun strategi yang lebih baik menyongsong tahun 2026.
“Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan. Itu adalah pondasi utama untuk mengantisipasi risiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar lebih efektif dan efisien,” tegas Wabup Edwin.
Ia mengingatkan bahwa stunting menurut KBBI diartikan sebagai kondisi kerdil atau tidak tumbuh berkembang secara fisik. Stunting merupakan isu nasional yang serius karena mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Penanganannya menjadi semakin krusial di tengah tren kasus yang terus meningkat.
Rekonsiliasi Data sebagai Kompas Aksi
Dalam rakor ini,perhatian besar juga diberikan pada kualitas data. Sumber data stunting utama di Indonesia adalah Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang mencakup SSGI dan Riskesdas, serta data E-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Sekretaris TP3S yang juga Kepala Bappeda Lotim, Zaedar Rohman, menjelaskan bahwa data SKI/SSGI digunakan sebagai acuan kebijakan nasional. Berdasarkan data ini, NTB berada di peringkat 33 dari 38 provinsi, sedangkan Lotim di peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
“Perbedaan angka antara SSGI dan E-PPGBM terjadi karena peruntukan dan metodologinya berbeda. Keduanya benar. SSGI kita jadikan kompas evaluasi, sementara E-PPGBM adalah alat aksi di lapangan yang bersifat by name by address,” jelas Zaedar.
Wakil Bupati Edwin menambahkan, data E-PPGBM harus ditingkatkan kualitas dan akurasinya. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran, mengkalibrasi alat secara rutin, dan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengukur. Rekonsiliasi data juga harus dilakukan secara triwulanan.
Fokus pada Lokus dan Intervensi Konkret
Berdasarkan data E-PPGBM, tiga kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi, di atas 30 persen adalah Suela, Sambelia, dan Sikur. Secara keseluruhan, telah ditetapkan 183 lokus prioritas penanganan stunting di Lotim, dengan tujuh desa yang angkanya bahkan melampaui 40 persen .
Zaedar Rohman menekankan, penanganan stunting memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. “Perlu intervensi sensitif dan spesifik yang terkoordinasi ke kantong-kantong stunting di desa,” ujarnya.
Beberapa langkah konkret yang akan diintensifkan antara lain optimalisasi penyaluran MBG kepada keluarga berisiko ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD, serta menduplikasi program “Jumat Berkah (Jumber) Genting” atau Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting yang telah berjalan baik di beberapa kecamatan.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi refleksi kinerja 2025 sekaligus melahirkan rumusan program yang lebih terarah dan terukur untuk percepatan penurunan stunting, dalam upaya mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. (rus)
