Mataram (Suara NTB) – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) APBD NTB Tahun 2025 berpotensi mencapai Rp100 miliar. Hal ini karena sampai dengan 30 Desember 2025, belanja daerah di NTB belum tembus 100 persen, masih berada di angka 85 persen dari target Rp6,496 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim mengatakan, setiap tahunnya potensi SilPA di NTB selalu ada. Hal ini disebabkan karena meski Pemprov telah menetapkan porsi belanja, namun dalam perjalanannya tetap dilakukan penghematan.
Tidak hanya itu, dari porsi belanja pegawai juga banyak menyisakan SilPA. Ia mencontohkan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah ditetapkan nilainya bisa saja tidak diserahkan seluruhnya karena adanya pertimbangan-pertimbangan seperti absen dan tidak masuk kerja.
“Belanja pegawai tidak mungkin terserap 100 persen karena bergantung pada kinerja dan kehadiran. Begitu juga pengadaan barang, biasanya ada efisiensi. Itu yang kemudian menjadi SiLPA,” ujarnya, Selasa, 30 Desember 2025.
Meski menyisakan SilPA Pemprov NTB mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Pemprov NTB dinilai mampu menjaga proporsi yang baik antara pendapatan dan belanja, sehingga pelaksanaan APBD berjalan lebih sehat. Saat ini, realisasi pendapatan daerah tercatat sekitar 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 80 persen lebih. Selisih tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan menunjukkan pengelolaan keuangan yang relatif terkendali.
Pemerintah daerah menegaskan fokus ke depan adalah menjaga kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat perencanaan sejak awal, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat langsung dieksekusi tanpa hambatan.
“Perencanaan harus matang. Jangan sampai sudah ditetapkan, tapi tidak bisa dilaksanakan karena perencanaannya tidak lengkap. Misalnya pengadaan komputer, bukan hanya perangkatnya saja, tapi seluruh pendukungnya juga harus direncanakan,” katanya.
Pemprov NTB juga mulai mempercepat tahapan perencanaan anggaran, baik untuk APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027. Proses penyusunan direncanakan dimulai lebih awal, sejak Februari hingga Maret, agar seluruh dokumen perencanaan seperti RKPD dapat disusun tepat waktu dan tidak kembali mengalami keterlambatan seperti sebelumnya.
Dalam arah kebijakan ke depan, Mantan Kepala Biro Organisasi NTB itu menegaskan adanya fokus pada program prioritas, salah satunya sektor pariwisata. Gubernur Iqbal, katanya memberikan dukungan anggaran yang cukup besar agar sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan visi pembangunan daerah. (era)
