Giri Menang (Suara NTB) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Barat melorot dari posisi empat ke lima di NTB. Kendati secara poin, IPM Lobar tahun ini naik dibanding tahun lalu, namun disalip oleh Kabupaten Dompu yang selama beberapa tahun terakhir berada di bawah Lobar. IPM Lobar memiliki poin 73,52, selisih 0,06 poin di bawah Dompu 73,58. Selain IPM menurun, pengangguran juga mengalami peningkatan.
Berdasarkan data capaian IPM menurut kabupaten/kota di NTB yang bersumber dari BPS tahun 2025, secara umum IPM NTB dan kabupaten/kota mengalami kenaikan. Terdapat kenaikan 0,087 poin untuk IPM NTB tahun 2025 ini, dibanding tahun 2025. Kemudian untuk kabupaten/kota, IPM tertinggi masih disandang oleh Kota Mataram dengan 82,37, disusul Kota Bima 79,41 pada posisi kedua, lalu diposisi ketiga Sumbawa Barat 76,46. Posisi IPM ke empat ada Kabupaten Dompu.
Dompu menyalip Lobar pada yang sebelumnya peringkat empat pada beberapa tahun, harus merelakan posisi IPM nya digusur oleh Dompu. IPM mengalami kenaikan poin tahun ini, dibandingkan tahun lalu mencapai 72,7, tetapi kalah 0,06 poin dengan Dompu. Sedangkan daerah yang memiliki IPM terendah masih Kabupaten Lombok Utara dengan 69,63.
IPM sendiri terdiri dari tiga dimensi atau indikator komposit utama yakni kesehatan menyangkut Angka Harapan Hidup saat Lahir. Indikator komposit Pendidikan, mencakup Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho yang dikonfirmasi terkait IPM tersebut mengatakan bahwa IPM Lobar memang turun peringkatnya dari empat ke lima. “Pertumbuhan (IPM) melambat, peringkat di bawah Dompu,” kata Arif, Minggu (7/12/2025). Di mana dari beberapa indikator komposit, sektor pendidikan sudah bagus. Namun di sektor kesehatan terjadi mengalami perlambatan. Kemungkinan salah satunya disebabkan terjadinya pernikahan dini dan tingkat kematian agak tinggi.
Untuk itu hal-hal ini akan menjadi prioritas tahun depan. OPD dalam hal ini lanjut dia tidak diam. Namun hal ini juga tergantung dari cara pengukurannya, di bulan apa yang bisa mempengaruhi hasil dari survei. Sama seperti TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pengukurannya dilakukan bulan Agustus, sementara kebijakan Bupati untuk Job Fit pada bulan September-Oktober sehingga kebijakan belum berdampak signifikan. “Tahun depan kita harapkan untuk lebih berdampak,” imbuhnya.
Tingkat Pengangkut Terbuka Meningkat
TPT Lombok Barat meningkat tahun ini dibanding tahun lalu. Angka pengangguran tahun lalu mencapai 11. 740 orang atau 2,75 persen, naik sekitar 0,7 persen menjadi 2,82 tahun ini. Kenaikan jumlah pengangguran ini dipicu salah satunya faktor penggunan mesin pertanian menggantikan peranan para buruh tani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok Barat mencatat, TPT di Lombok Barat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat TPT 3,32 persen naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,16 persen. Tahun 2023 bisa ditekan menjadi 3,12 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2024 menjadi 2,75 persen. “TPT naik (bertambah) sedikit, dari 2,75 persen menjadi 2,82 persen,” kata Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho.
Salah satu pemicu pengangguran ini, adanya alih profesi warga akibat penerapan teknologi pertanian. Tenaga kerja di sektor pertanian itu pindah ke jasa dan pedagangan. Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tenaga kerja yang terserap, sehingga terjadilah pengangguran. Namun dari hasil hitungan BPS ini kata dia belum termasuk hasil dari pelaksanaan Job Fair yang digelar Pemkab melalui Disnaker. Sebab hasil pengukuran BPS itu sampai dengan bulan Agustus.
Jika dilihat data berdasarkan penduduk menurut status pekerjaan, sebagian besar masyarakat Lombok Barat buruh karyawan pegawai 31,2 persen. Kemudian berusaha sendiri mencapai 30,52 persen. Berusaha dibantu pekerja tak tetap 13 persen, pekerja keluarga atau tidak dibayar 12,56 Persen. Kemudian jika dilihat dari penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan, sebagian besar masyarakat Lobar berkerja di sektor jasa mencapai 50 persen. Industri 29 persen dan sektor pertanian mencapai 20 persen.
Kemudian untuk angkatan kerja menurut pendidik dan jenis kegiatan, warga lulusan SMK kejuruan paling tinggi, disusul lulusan SMA umum, selanjutnya DIII, dan S1. Yang paling rendah lulusan SD ke bawah dan SMP. Lebih lanjut dikatakan, untuk penurunan TPT, pihak Pemkab Lobar sudah melakukan berbagai langkah. Termasuk pada tahun 2026, telah menjadi isu strategis yang ditangani Pemkab melalui berbagai program di mana Pemkab telah menyiapkan 9 Aksi Prioritas dan 56 Intervensi Prioritas di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Lobar baru. Termasuk melalui program Satu Miliar Per Desa di dalamnya Rp100 juta per dusun.
Di samping itu melalui program- program lain, salah satunya bantuan modal usaha tanpa bunga dan agunan ditarget bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga pengangguran kedepan bisa ditekan. Sementara mengacu gini ratio yakni ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau populasi, Lobar terbilang tidak terlalu timpang. (her)
