Taliwang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) menyatakan belum memperoleh data resmi terkait data jatah gas elpiji 3 kilogram yang akan didistribusikan di tahun 2026.
“Sampai sekarang kami belum mendapat data resminya,” ungkap kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman.
Dari informasi yang berkembang, dikatakan Suryaman, pemerintah pusat berwacana untuk memperketat pendistribusian gas subsidi tersebut. Rencana itu kemudian berpeluang terjadinya pengurangan kuota di sejumlah daerah jika kemudian diketahui ada ketidaktepatan sasaran. “Komunikasi kami terakhir katanya begitu (akan ada pengurangan). Nah kita tidak tahu apa KSB ini kena atau tidak,” cetusnya.
Membandingkan kuota yang diperoleh KSB dalam beberapa tahun terakhir, Suryaman menyebut, di tingkat lapangan terlihat kebutuhan masyarakat lebih tinggi. Namun kondisi tersebut diakuinya, tidak dapat dijadikan patokan apakah memang kuota yang disiapkan pemerintah pusat lebih sedikit dari kebutuhan warga sasaran.
“Karena harus kita akui, di tingkat lapangan memang masih ada warga yang sebenarnya tidak berhak tetapi tetap mendapat akses memakai gas 3 kg itu,” sebut Suryaman.
Pemkab KSB sebenarnya rutin melakukan pencegahan indikasi penyelewenangan pemanfaatan elpiji 3 kilogram bagi masyarakat miskin. Suryaman menegaskan, kewenangan pemberian sanksi terjahadap oknum pangkalan yang menyelewengkan tidak berada Pemda. Sehingga setiap bentuk pelanggaran tidak bisa ditindak lansung dalam bentuk sanksi. “Kami tugasnya hanya sampai melaporkan ke Pertamina. Mereka yang kemudian memberikan sanksi,” ujarnya.
Sebagai informasi, KSB tahun ini mendapat kuota gas subsidi sebanyak 3.311 metrik ton (MT). Jumlah itu berkurang 94 MT dari tahun 2024 yakni sebanyak 3.405 MT.(bug)
