Mataram (suarantb) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merilis proses dan hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 SMA sederajat beberapa waktu lalu. Hasil itu cukup memantik perhatian publik.
Sebagaimana diketahui bahwa TKA tersebut diikuti oleh sekitar 3.453.950 orang siswa se Indonesia. Pesertanya terdiri dari siswa SMA/MA/SMK/SMALB termasuk pondok pesantren dan program kesetaraan.
Dari rilis yang disampaikan Kemendikdasmen, terhadap evalusi proses dan hasil TKA, Provinsi NTB termasuk provinsi yang rendah secara hasil dan proses terutama pada partisipasi keikutsertaan.
Dari segi hasil, khususnya pada mata pelajaran wajib, NTB pada mata pelajaran bahasa indonesia rata-rata nilai 50,04, matematika, 34,80 dan bahasa inggris 23,55. Semua rata-rata nilai pada mata pelajaran wajib tersebut berada di bawah rata-rata nasional, yakni bahasa indonesia 55,38, matematika 36,10 dan bahasa inggris 24,93.
Yang lebih memperihatinkan lagi adalah tingkat partisipasi Provinsi NTB sangat rendah dalam mengikuti TKA, dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi NTB berada pada urutan 37, hanya ada satu level di atas provinsi Papua Pegunungan, di mana angka partisipasi Provinsi NTB dalam mengikuti TKA Tahun 2025 sebesar 73,16 persen dan Papua Pegunungan 52,40 persen.
Akademisi Universitas Mataram sekaligus pemerhati Pendidikan Dr.Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., pada Sabtu (3/1/2026) mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi NTB dengan stakeholder dan mitra strategis terkait, harus menjadikan ini sebagai koreksi.
“Kalau melihat data di atas, terus terang kita tidak enak dengan angka dan data tersebut. Sepertinya kita tidak serius dan seperti tidak fokus,” ujarnya.
Menurut dia, kenyataan ini sekaligus cerminan dari tidak berjalannya fungsi koordinasi, khusunya pada domain yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam tata kelola pendidikan di NTB.
“Data-data yang di-ekspose oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak bohong dan apa adanya, data itu juga menggambarkan kondisi setiap provinsi di Indonesia dalam mempersiapkan dan melaksanakan program TKA, termasuk hasilnya,” ungkap Sirajul.
Pembina Federasi Serikat Pekerja Pendidikan Seluruh Indonesia (FSPPSI) Provinsi NTB itu, mengaku tidak tahu apa variabel yang menyebabkan partisipasi mengikuti TKA Provinsi NTB ini sangat rendah, termasuk juga hasil TKA pada mata pelajaran wajib yang berada di bawah rata-rata nasional.
Namun baginya, hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap remeh dan tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena ini wajah dan muka daerah di pentas nasional.
“Apalagi untuk program dan kebijakan-kebijakan strategis yang bersentuhan dengan kepentingan publik, termasuk sektor pendidikan,” jelasnya.
Sirajul mengatakan, masyarakat bisa saja berspekulasi tentang faktor yang menyebabkan hasil NTB rendah pada TKA tahun 2025. Apakah ini berkaitan dengan penanggung jawab di setiap level organisasi yang tidak total, karena status mereka yang sementara atau karena masih pelaksana tugas (Plt), hingga kemudian berdampak kepada guru dan siswa.
“Silakan didefinitifkan mereka, agar mereka lebih fokus dan tidak setengah-setengah,” tegasnya.
Menurutnya, hasil ini harus menjadi pelajaran dan sekaligus menjadi atensi untuk persiapan TKA tahun 2026 jenjang SD dan SMP.
Ia menambahkan, kebijakan TKA itu memang tidak wajib, dan hasilnya tidak mempengaruhi kelululasan siswa. Tetapi perlu diingat bahwa beberapa Perguruan Tinggi akan menggunakan hasil TKA dalam proses SNBP/SNBT sebagai bahan konfirmasi dan validasi.
Dalam perkara ini, lanjut Sirajul, penting untuk saling mengingatkan agar lebih serius dan fokus. Dengan demikian, kebijakan ke depan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.
“Apalagi kebijakan dan visi Gubernur NTB, sangat luar biasa. Tentu, instrumen menuju visi itu juga harus luar biasa, termasuk pendidikan NTB yang bermutu dan berkualitas,” tandas Sirajul.
Sementara itu, Plt. Dikbud NTB, Lalu Hamdi, menuturkan bahwa anjloknya nilai TKA di NTB karena tes perdana terlaksana.
Selain itu, pelaksanaan tes yang mendadak sehingga persiapan akhirnya kurang optimal. Khusus siswa SMK pada saat bersamaan sedang praktek kerja di lembaga industri dalam dan luar daerah sehingga kurang fokus.
“Ini jadi evaluasi pemetaan kemampuan siswa atas mata pelajaran yang diuji, sebagai bahan untk perbaikan,” ujar Hamdi.
Menurut Hamdi, ke depan kompetensi guru serta sarana dan fasilitas pembelajaran perlu peningkatan. Pemantauan hasil TKA tetap dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian, evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pembelajaran.
Dengan upaya tersebut, Hamdi berharap TKA dapat meningkatkan kualitas siswa di NTB.
“Hasil TKA semakin meningkat, optimal, siswa yang cerdas, berkarakter, unggul dan kompetitif,” pungkasnya. (sib)
