Giri Menang (suarantb.com) – Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Barat secara agregatif mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, IPM tercatat sebesar 72,70, meningkat menjadi 73,52 pada 2025. Artinya terdapat pertumbuhan 1,13 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa perbaikan pada indikator kesehatan dan pendidikan berhasil mendorong peningkatan IPM secara keseluruhan,” kata Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Lobar Deny Arif Nugroho, Minggu (5/1/2026).
Namun demikian, lanjut Arief, untuk mencapai target IPM 2026 sebesar 74,29, Lobar terus melakukan percepatan. Terutama melalui penguatan dimensi ekonomi sebagai faktor penyeimbang.
Dari beberapa indikator komposit penyusun IPM. Pertama, dari sektor kesehatan mencakup Umur Harapan Hidup (UHH). Capaian UHH Lobar menunjukkan tren meningkat dan konsisten. Pada tahun 2024 UHH tercatat sebesar 72,64 tahun, meningkat menjadi 73,03 tahun pada 2025, dengan laju pertumbuhan 0,54 persen. Capaian ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada layanan kesehatan dasar, upaya promotif–preventif, serta pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat.
Namun, untuk mencapai target 2026 sebesar 73,75 tahun, diperlukan percepatan intervensi, khususnya pada penurunan kematian ibu dan bayi, penguatan layanan kesehatan lansia, serta penanganan penyakit tidak menular yang mulai meningkat seiring transisi demografi.
Untuk itu, fokus kebijakan Pemkab pada penguatan puskesmas, perluasan skrining kesehatan, dan integrasi program kesehatan berbasis keluarga.
Kedua, pada indikator pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada Indikator HLS ini menunjukkan kinerja cukup positif dan mendekati target. Pada 2024, HLS sebesar 13,99 tahun, meningkat menjadi 14,17 tahun pada 2025, dengan pertumbuhan 1,29 persen. Angka ini mengindikasikan semakin kuatnya partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan awal pendidikan tinggi.
Target HLS 2026 sebesar 14,24 tahun relatif realistis. Namun membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan menengah atas, serta memperkuat dukungan bagi kelompok rentan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab melakukan penguatan program beasiswa, transportasi sekolah, dan afirmasi pendidikan bagi keluarga miskin dan wilayah pinggiran. Kemudian pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan perbaikan signifikan dibanding indikator pendidikan lainnya. Dari 6,88 tahun pada 2024 meningkat menjadi 7,15 tahun pada 2025, dengan pertumbuhan 3,92 persen. Capaian ini tertinggi di antara indikator IPM lainnya.
Namun, capaian 2025 sudah sama dengan target 2026 (7,15 tahun), yang mengindikasikan potensi stagnasi apabila tidak ada terobosan kebijakan baru. Menurutnya, RLS yang masih relatif rendah juga mencerminkan tantangan struktural pada penduduk usia dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Untuk mendongkrak RLS ini Pemkab terus melakukan akselerasi pendidikan nonformal (PKBM, Kejar Paket A/B/C), pendidikan kesetaraan, dan literasi fungsional bagi usia produktif.
Ketiga, pada indikator Pengeluaran Riil per Kapita. Setelah koreksi data, pengeluaran riil per kapita menunjukkan perbaikan moderat. Pada 2024 tercatat sebesar Rp12,431 juta, meningkat menjadi Rp12,544 juta pada 2025, dengan pertumbuhan 0,91 persen. Meskipun tumbuh positif, laju peningkatan ini masih relatif rendah dibandingkan capaian pada dimensi pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk meningkatkan Pengeluaran Riil per Kapita, kepedean Pemkab melakukan penguatan penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan nilai tambah sektor unggulan (pertanian, pariwisata, UMKM), serta perlindungan daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Pemkab terus mendorong peningkatan IPM melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan preventif, percepatan penurunan stunting, serta perluasan kepesertaan JKN untuk meningkatkan umur harapan hidup. Pada dimensi pendidikan, Pemda memperluas akses dan kualitas pendidikan melalui beasiswa, penurunan angka putus sekolah, penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan, serta peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dari sisi ekonomi, upaya difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan sektor unggulan desa, stabilisasi harga, serta perlindungan daya beli masyarakat.
“Seluruh intervensi tersebut diperkuat dengan perencanaan berbasis data, sinergi lintas OPD dan desa, serta kemitraan multipihak guna memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat Lombok Barat secara berkelanjutan,” tutupnya. (her)
